KUKAR: Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (Musrenbang TJSL) Program Kemitraan dan Bina Lingkungan di Kantor Bappeda Kukar, Rabu (29/7/2026).
Kegiatan ini menjadi langkah awal menyinergikan program pemerintah daerah dengan program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) guna mendukung percepatan pembangunan menuju Kukar Idaman Terbaik.
Bupati Kukar Aulia Rahman Basri mengatakan, forum tersebut menjadi wadah kolaborasi antara pemerintah daerah dan badan usaha.
“Hari ini kita melaksanakan Musyawarah Pembangunan bersama kawan-kawan badan usaha yang ada di Kukar. Harapan kita melalui forum ini terjalin kolaborasi yang baik antara pemerintah daerah dengan badan usaha,” ujarnya.
Dalam kesempatan itu, Pemkab Kukar juga menyosialisasikan visi pembangunan Kukar Idaman Terbaik sebagai platform pembangunan lima tahun ke depan. Aulia berharap seluruh badan usaha dapat menyusun program yang selaras dengan 17 Program Dedikasi yang telah ditetapkan pemerintah daerah.
Melalui forum tersebut, perusahaan dipertemukan dengan organisasi perangkat daerah (OPD) untuk menyinkronkan program prioritas yang dapat dikerjakan secara bersama.
“Perusahaan tidak berjalan sendiri, pemerintah daerah juga tidak berjalan sendiri. Kalau keduanya berjalan bersama, selaras, dan sinkron, maka dampak yang dirasakan masyarakat akan jauh lebih besar,” katanya.
Menurut Aulia, pembentukan Musrenbang TJSL dilatarbelakangi masih adanya kesenjangan antara program pemerintah daerah dengan program CSR perusahaan.
“Ketika disampaikan kepada kami bahwa masih ada missing link antara program pemerintah daerah dengan program badan usaha, maka kami membentuk forum ini sebagai wadah untuk menyelaraskan keduanya,” jelasnya.
Selain menyelaraskan program pembangunan, Aulia juga mendorong perusahaan mempersiapkan pekerja sebelum terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK).
Ia mencontohkan, pekerja yang memiliki keterampilan sebagai tukang cukur dapat dibekali peralatan barber sehingga mampu membuka usaha secara mandiri setelah keluar dari perusahaan.
“Dengan begitu, ketika mereka tidak lagi bekerja di perusahaan, mereka tidak menambah angka pengangguran terbuka. Sebaliknya, mereka dapat berusaha secara mandiri dan tetap memiliki penghasilan untuk menghidupi keluarganya,” ucapnya.
Dalam kegiatan tersebut juga disampaikan bahwa sebanyak 28 perusahaan telah menjalin kerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Kukar.
Sementara itu, Ketua Forum Komunikasi TJSL Kukar Agung Hasanudin mengatakan Musrenbang TJSL merupakan yang pertama kali dilaksanakan di Kukar sebagai bentuk kolaborasi antara pemerintah dan dunia usaha.
Menurutnya, seluruh perusahaan pada dasarnya telah menjalankan tanggung jawab sosial melalui program CSR maupun Community Development (Comdev).
“Yang kita harapkan adalah bagaimana peran CSR tersebut dapat mendukung pembangunan daerah dan berkontribusi bersama pemerintah daerah,” katanya.
Agung menjelaskan, setiap OPD menyampaikan program prioritas yang dapat dikolaborasikan dengan perusahaan, seperti di bidang pendidikan, keagamaan, kepemudaan, hingga pengentasan kemiskinan. Selanjutnya perusahaan dapat menyesuaikan program tersebut dengan Program Pemberdayaan Masyarakat (PPM) yang dimiliki.
Menurutnya, salah satu kunci keberhasilan kolaborasi adalah penggunaan data pemerintah sehingga bantuan perusahaan benar-benar tepat sasaran, terutama bagi masyarakat di wilayah operasional atau ring satu perusahaan.
Sebagai contoh, dalam program Rumah Besar Pengentasan Kemiskinan (RBPK), perusahaan dapat membantu pelaksanaan bedah rumah berdasarkan data masyarakat miskin yang dimiliki pemerintah sehingga tidak terjadi tumpang tindih penerima manfaat.
Ia juga menegaskan sektor pertambangan yang mendominasi perekonomian di Kukar, Perusahaan memiliki tanggung jawab untuk ikut berkontribusi terhadap pembangunan daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Terkait evaluasi, Agung mengatakan pelaksanaan program CSR akan terus dipantau berdasarkan capaian di lapangan. Salah satunya melalui dukungan perusahaan dalam pembiayaan kepesertaan BPJS Kesehatan bagi masyarakat miskin yang belum terakomodasi oleh anggaran pemerintah.
Meski seluruh perusahaan telah menjalankan program tanggung jawab sosial, Agung menilai koordinasi dan pelaporan masih perlu ditingkatkan. Dari sekitar 200 perusahaan yang beroperasi di Kukar, baru sekitar 30 hingga 50 perusahaan yang rutin menyampaikan laporan pelaksanaan CSR.
Menurutnya, pelaporan yang baik penting sebagai bentuk transparansi sekaligus apresiasi kepada perusahaan yang telah berkontribusi dalam pembangunan daerah.
Ia juga berharap media dapat berperan lebih aktif mengekspos program-program CSR perusahaan agar masyarakat mengetahui kontribusi dunia usaha terhadap pembangunan.
“Selama ini banyak program yang belum terekspos. Padahal perusahaan tidak hanya mengejar keuntungan, tetapi juga menjalankan tanggung jawab sosial kepada masyarakat,” tutupnya. (*van)
