KUKAR: Program Kredit Kukar Idaman yang merupakan kerja sama Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara (Kukar) bersama Bankaltimtara dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus menunjukkan perkembangan positif.
Program pembiayaan dengan bunga 0 persen dan tanpa agunan tersebut hingga saat ini telah menyalurkan pembiayaan lebih dari Rp39 miliar kepada 1.891 kelompok usaha atau debitur di wilayah Kabupaten Kukar.
Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setkab Kukar, Muhammad Iryanto, mengatakan program tersebut merupakan salah satu upaya pemerintah dalam membantu masyarakat memperoleh akses permodalan yang mudah sekaligus mencegah masyarakat terjerat praktik rentenir.
“Program pinjaman modal tanpa bunga 0 persen dan tanpa agunan ini merupakan kerja sama Pemerintah Kabupaten dengan Bankaltimtara. Hal ini juga sesuai dengan arahan OJK agar perbankan ikut melawan praktik rentenir yang memang masih terjadi di lapangan,” kata Iryanto Jumat (11/9/2026).
Menurutnya, program tersebut lahir dari upaya memberikan akses pembiayaan yang lebih mudah kepada masyarakat. Kredit Kukar Idaman sendiri telah berjalan sejak 2021 melalui kolaborasi Pemkab Kukar, Bankaltimtara, dan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD).
Iryanto menjelaskan, pembiayaan yang telah disalurkan menyasar berbagai sektor usaha produktif. Penerimanya berasal dari kalangan petani, nelayan, pedagang hingga pelaku usaha lokal lainnya.
“Untuk penyaluran program Kredit Kukar Idaman yang dijalankan Bankaltimtara Cabang Tenggarong sampai saat ini menembus angka lebih dari Rp39 miliar, dengan jumlah penerima manfaat sebanyak 1.891 kelompok usaha atau debitur,” jelasnya.
Ia menyebutkan, tingginya animo masyarakat terhadap program tersebut menjadi indikator bahwa kebutuhan pelaku usaha terhadap akses permodalan masih cukup besar. Bahkan, hingga pertengahan tahun 2026, penyaluran program tersebut telah melampaui target yang ditetapkan untuk pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Namun, tingginya permintaan juga menjadi tantangan tersendiri karena kemampuan program untuk mengakomodasi seluruh pemohon memiliki batas.
“Animonya cukup tinggi. Ini juga berpengaruh terhadap perputaran uang. Karena itu, kalau sudah melewati tingkat tertentu, mungkin perlu ada evaluasi atau sementara di-hold,” ujarnya.
Di sisi lain, Pemkab Kukar juga mendapat tawaran pembiayaan serupa dari Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kaltim. Skema tersebut nantinya tidak hanya memungkinkan pembiayaan melalui lembaga perbankan, tetapi juga lembaga nonbank.
Menurut Iryanto, alternatif tersebut dapat menjadi salah satu opsi untuk memperluas akses permodalan bagi pelaku UMKM yang belum terakomodasi melalui Kredit Kukar Idaman.
Sementara itu, Ketua DPRD Kukar Ahmad Yani menilai tingginya animo masyarakat justru menunjukkan bahwa program tersebut berhasil memberikan manfaat bagi pelaku usaha.
“Artinya bukan berarti ini suatu kegagalan program. Justru karena ini berhasil, animonya tinggi. Cuma sebagian, namanya risiko bisnis, pasti ada,” kata Ahmad Yani.
Ia menilai evaluasi tetap diperlukan untuk memastikan keberlanjutan program sekaligus mengantisipasi berbagai risiko dalam penyaluran pembiayaan.
Salah satu masyarakat Tenggarong, Rina, menyambut baik keberadaan Kredit Kukar Idaman. Menurutnya, program tersebut sangat membantu pelaku usaha yang membutuhkan tambahan modal untuk mengembangkan usahanya.
Ia berharap program pembiayaan tersebut dapat terus dilanjutkan dan manfaatnya semakin luas.
“Harapannya program ini bisa dirasakan seluruh masyarakat, khususnya pelaku usaha,” ujarnya. (and)
