KUKAR: Persoalan penyempitan Sungai Loa Janan kembali menjadi perhatian DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar). Kali ini, pembahasan tidak hanya menyangkut normalisasi sungai, tetapi juga pembangunan sodetan yang dikerjakan Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda di wilayah Jembayan.
Persoalan tersebut dibahas dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) DPRD Kukar di Ruang Rapat Badan Musyawarah (Banmus) Sekretariat DPRD Kukar, Senin (7/9/2026). RDP digelar menindaklanjuti surat Pemerintah Desa Loa Janan Ulu mengenai kondisi sungai dan potensi dampaknya terhadap masyarakat.
Ketua DPRD Kukar Ahmad Yani menilai persoalan tersebut perlu ditangani dengan dasar kajian teknis yang jelas. Menurutnya, normalisasi Sungai Loa Janan tidak bisa dilakukan secara sembarangan, terlebih terdapat sejumlah infrastruktur dan bangunan masyarakat yang berada di sekitar badan sungai.
“Permasalahan normalisasi ini perlu segera dilakukan kajian teknis sebagai dasar penanganan yang tepat,” ujar Ahmad Yani.
Camat Loa Janan Hery Rusnadi mengatakan, hingga saat ini belum terdapat dampak signifikan yang dirasakan masyarakat akibat pekerjaan tersebut. Kondisi itu juga dipengaruhi musim kemarau yang membuat debit air sungai relatif rendah.
“Dampak secara langsung belum ada. Apalagi sekarang musim kemarau, belum ada dampak yang signifikan terhadap masyarakat,” kata Hery.
Ia menjelaskan, pekerjaan sodetan di kawasan Jembayan sebelumnya merupakan pekerjaan yang telah dimulai pada 2023. Namun, pekerjaan tersebut sempat terhenti dan kini kembali dilanjutkan oleh Pemkot Samarinda.
Menurut Hery, kondisi tersebut perlu disikapi bersama karena berkaitan dengan aliran sungai dan wilayah Kukar. Untuk itu, DPRD Kukar berencana kembali menggelar RDP dengan menghadirkan sejumlah pihak terkait.
“Senin nanti akan ada RDP lagi. Akan mengundang Samarinda, provinsi, termasuk BWS. Mungkin setelah itu pembahasannya lebih jelas,” ujarnya.
Di sisi lain, Hari menilai normalisasi Sungai Loa Janan tetap menjadi kebutuhan. Namun, persoalannya tidak hanya berkaitan dengan pengerjaan fisik sungai.
Ia menyoroti banyaknya bangunan rumah warga yang telah berdiri dan menjorok ke arah badan sungai. Kondisi tersebut dinilai dapat menjadi kendala apabila normalisasi dilakukan.
“Harapan kami memang harus ada normalisasi Sungai Loa Janan. Tetapi harus ada sosialisasi kepada masyarakat. Bangunan rumah itu sudah banyak yang menjorok ke sungai,” jelasnya.
Menurutnya, masyarakat juga perlu memahami bahwa keberadaan bangunan yang menjorok ke sungai dapat menyulitkan proses normalisasi. Karena itu, pemerintah perlu melakukan sosialisasi sekaligus mencari solusi sebelum pekerjaan fisik dilakukan.
“Kalau kita mau normalisasi, masyarakat juga harus lebih sadar kalau bangunannya salah. Tidak mungkin sungai dinormalisasi sementara bangunan masih banyak yang menjorok ke sungai,” tegas Hery. (and)
