KUKAR: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) terus melakukan pembenahan dalam proses pencairan insentif bagi guru dan tenaga kependidikan.
Kepala Disdikbud Kukar, Heriansyah, mengatakan pihaknya berupaya semaksimal mungkin agar pengelolaan insentif dapat berjalan lebih tertib dan tepat sasaran. Pembenahan tersebut dilakukan untuk menghindari kesalahan dalam pembayaran yang pernah terjadi sebelumnya.
Menurut Heriansyah, salah satu langkah penting yang kini dilakukan adalah rekonsiliasi data secara berkala antara satuan pendidikan dan Disdikbud Kukar.
“Yang penting ada kesempatan ini saya sampaikan, satuan pendidikan harus aktif melakukan rekonsiliasi data dengan Dinas Pendidikan,” ujar Heriansyah Kamis (10/9/2026).
Ia menjelaskan, proses rekonsiliasi diperlukan untuk memastikan seluruh data guru dan tenaga kependidikan yang menjadi penerima insentif benar-benar valid. Sebab, kondisi data dapat berubah sewaktu-waktu, seperti adanya guru yang pindah tugas, meninggal dunia, sakit, hingga diberhentikan.
Karena itu, kepala satuan pendidikan memiliki peran penting dalam memastikan data yang disampaikan kepada Disdikbud benar dan lengkap.
Salah satu dokumen yang diperlukan, kata Heriansyah, adalah Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) dari kepala sekolah. Dokumen tersebut menjadi bentuk tanggung jawab kepala satuan pendidikan terhadap data guru dan tenaga kependidikan di sekolahnya.
“Kita benar-benar berharap pengelolaan ini bisa lebih baik, tepat sasaran dan tepat waktu. Jangan sampai ada yang lupa dibayarkan karena datanya tidak diperbarui,” jelasnya.
Heriansyah menegaskan, Disdikbud tidak bermaksud memperlambat proses pencairan. Sebaliknya, pihaknya ingin proses tersebut dapat diselesaikan secepat mungkin, dengan catatan satuan pendidikan segera melengkapi dan melakukan rekonsiliasi data yang dibutuhkan.
“Tidak ada niat dari kami untuk menahan. Justru kita ingin cepat. Hanya saja satuan pendidikan juga harus gercep melengkapi data yang diperlukan,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala SMP IT Nurul Ilmi Tenggarong, Ahmad Soleh, mengungkapkan insentif guru di sekolahnya telah dicairkan, meski baru untuk dua bulan.
Menurutnya, sebelumnya pihak sekolah diminta melengkapi sejumlah dokumen sebagai persyaratan pencairan. Berkas yang diminta antara lain fotokopi NUPTK serta format Excel yang memuat data guru.
“Yang ini sudah cair, dua bulan saja. Kemarin memang diminta pemberkasan,” kata Ahmad.
Ia menyebutkan, dari total 23 penerima insentif di sekolahnya, 19 orang menerima pencairan secara langsung, sedangkan empat lainnya masuk dalam pencairan susulan.
Perbedaan tersebut terjadi karena adanya sejumlah persoalan administrasi, termasuk data NUPTK yang baru muncul sehingga membutuhkan pemberkasan tambahan.
“Yang 19 itu langsung, sementara ada empat yang susulan. Ada yang karena baru muncul NUPTK-nya, jadi diminta dibuatkan surat pernyataan susulan,” jelasnya.
Ahmad berharap ke depan pencairan insentif guru dapat dilakukan secara rutin dan tidak mengalami keterlambatan. Menurutnya, meskipun nominal insentif tidak terlalu besar, kepastian waktu pencairan sangat berarti bagi guru, terutama mereka yang mengandalkan pendapatan tersebut untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
“Harapannya rutin pencairannya, jadi tidak harus dirapel atau tertunda-tunda. Lancar, karena ada juga guru yang punya kebutuhan bulanan dan cicilan,” ujarnya.
Ia menambahkan, kondisi tersebut terutama dirasakan guru di sekolah-sekolah swasta yang memiliki keterbatasan pendapatan. Sebagian guru bahkan mengandalkan insentif dan tunjangan profesi guru (TPG) dari pemerintah pusat untuk menopang kebutuhan mereka.
“Walaupun sedikit, yang penting rutin dan ada terus. Guru juga jadi lebih semangat,” pungkasnya. (and)
