KUKAR: DPRD Kutai Kartanegara (Kukar) mendesak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) segera menerbitkan Keputusan Menteri Keuangan (KMK) sebagai dasar penyaluran dana kurang salur yang menjadi hak daerah. Nilai dana yang masih berpotensi diterima Kukar diperkirakan mencapai sekitar Rp2,4 triliun.
Ketua DPRD Kukar Ahmad Yani mengatakan pemerintah pusat melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) telah mengakui adanya kewajiban pembayaran dana kurang salur kepada Pemerintah Kabupaten Kukar. Namun hingga kini, penyalurannya belum dapat dilakukan karena KMK belum diterbitkan.
“Dari total kurang bayar sekitar Rp3 triliun, terdapat kelebihan bayar Rp600 miliar. Artinya masih ada potensi dana sekitar Rp2,4 triliun yang menjadi hak Kukar. Kami akan berkonsultasi langsung ke Kementerian Keuangan agar ada kepastian apakah dana tersebut bisa disalurkan melalui APBD Perubahan 2026 atau baru pada 2027,” ujar Ahmad Yani Selasa (28/7/2026).
Sementara itu, Bupati Kukar Aulia Rahman Basri menegaskan potensi dana tersebut belum dimasukkan dalam prognosis APBD 2026. Pemerintah daerah memilih bersikap hati-hati karena belum memiliki dasar hukum penyaluran melalui KMK.
Menurut Aulia, prognosis pendapatan daerah enam bulan ke depan hanya disusun berdasarkan pendapatan yang telah memiliki kepastian. Akibatnya, potensi tambahan pendapatan Rp2,4 triliun belum tercermin dalam proyeksi keuangan daerah.
“Kami berharap pemerintah pusat segera menerbitkan KMK agar hak keuangan Kabupaten Kukar dapat direalisasikan. Jika dana tersebut cair, kapasitas fiskal daerah dipastikan akan meningkat dan dapat memperkuat pembiayaan berbagai program pembangunan serta pelayanan kepada masyarakat,” ungkapnya.
Isu dana kurang salur ini menjadi salah satu perhatian utama dalam pembahasan APBD Perubahan 2026, mengingat besarnya nilai anggaran yang berpotensi diterima Kukar di tengah penurunan proyeksi pendapatan daerah. (and)
