KUKAR: Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kutai Kartanegara (Kukar), Rahmat Darmawan, menegaskan aksi walk out yang dilakukan fraksinya dalam rapat paripurna pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD 2027 murni merupakan inisiatif anggota fraksi, bukan atas arahan pihak lain.
Rahmat mengatakan, penegasan tersebut disampaikan untuk meluruskan berbagai spekulasi yang berkembang di tengah masyarakat maupun media. Menurutnya, langkah yang diambil Fraksi PDI Perjuangan merupakan bentuk tanggung jawab moral sebagai bagian dari koalisi pendukung program Kukar Idaman Terbaik.
Ia menjelaskan, para anggota fraksi merasa perlu mendalami kembali sejumlah program prioritas pemerintah daerah agar pelaksanaannya lebih optimal dan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah. Karena itu, keputusan tersebut tidak berkaitan dengan instruksi Wakil Bupati Kukar maupun Ketua DPC PDI Perjuangan.
“Ini murni lahir dari inisiatif teman-teman anggota fraksi sebagai bentuk tanggung jawab kami. Kami ingin memastikan visi dan misi Kukar Idaman Terbaik benar-benar dapat diwujudkan secara maksimal,” ujar Rahmat Rabu (29/7/2026).
Menurutnya, terdapat sejumlah program yang perlu dievaluasi, salah satunya program seragam sekolah gratis. Ia menilai pelaksanaan program tersebut masih memerlukan penyempurnaan, terutama dari sisi teknis dan ketepatan waktu penyaluran.
Rahmat mencontohkan, saat tahun ajaran baru telah dimulai, masih ada siswa yang belum menerima seragam. Kondisi itu dinilai perlu menjadi perhatian agar ke depan pelaksanaan program dapat berjalan sesuai jadwal.
Selain itu, Fraksi PDI Perjuangan juga ingin memastikan berbagai program unggulan lainnya, seperti layanan berobat gratis, RTKu Terbaik, dan program prioritas lainnya tetap dapat direalisasikan dengan mempertimbangkan kondisi fiskal daerah yang saat ini mengalami penyusutan anggaran.
Ia menegaskan, keterbatasan anggaran harus menjadi pertimbangan utama dalam penyusunan APBD 2027 agar target pembangunan tetap realistis dan tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari.
“Kami tidak ingin Bupati dan Wakil Bupati hanya dibebani janji-janji politik yang sulit diwujudkan karena kondisi anggaran yang terbatas. Harapan masyarakat sangat besar, sehingga program-program yang disusun harus benar-benar disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah,” katanya.
Rahmat menambahkan, sikap Fraksi PDI Perjuangan merupakan bentuk kepedulian terhadap pemerintah daerah sekaligus masyarakat Kukar. Ia menilai fungsi pengawasan dan pemberian masukan merupakan bagian dari tanggung jawab DPRD dalam menyempurnakan kebijakan pemerintah.
Menurutnya, berbagai anggapan yang mengaitkan langkah fraksinya dengan dinamika politik merupakan hal yang lumrah dalam pembahasan anggaran. Namun ia menegaskan tidak ada kepentingan politik di balik keputusan tersebut.
Sebelumnya, Sekretaris Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kukar, Andi Faisal, menyatakan APBD 2027 merupakan dokumen strategis yang akan dihadapkan pada tantangan fiskal cukup berat. Karena itu, fraksinya memilih melakukan pembahasan internal lebih mendalam sebelum mengambil sikap.
Ia menegaskan keputusan tersebut bukan bentuk penolakan terhadap pemerintah daerah. Fraksi PDI Perjuangan tetap berkomitmen mendukung pelaksanaan program Kukar Idaman Terbaik, namun ingin memastikan perencanaan anggaran disusun secara matang dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat di tengah keterbatasan fiskal.
Andi menambahkan, hasil pembahasan internal nantinya akan disampaikan kepada pemerintah daerah sebagai bahan masukan dalam penyempurnaan dokumen KUA-PPAS APBD 2027.
“Kami berharap berbagai rekomendasi yang disusun dapat menjadi pertimbangan untuk menghasilkan perencanaan anggaran yang lebih efektif, realistis, dan tepat sasaran,” tutupnya. (and)
