KUKAR: Kekurangan tenaga dokter masih menjadi persoalan serius di wilayah pedalaman Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar). Puskesmas Tabang hingga kini belum memiliki dokter umum maupun dokter gigi definitif, sehingga pelayanan kesehatan terpaksa mengandalkan perawat dan bidan.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Puskesmas Tabang yang juga Kepala Puskesmas Ritan Baru, Edy, mengatakan Kecamatan Tabang memiliki dua puskesmas, yakni Puskesmas Ritan Baru dan Puskesmas Tabang. Di Puskesmas Ritan Baru sudah tersedia dokter umum, namun jumlahnya masih belum sebanding dengan kebutuhan penduduk. Sementara itu, Puskesmas Tabang sama sekali tidak memiliki dokter umum maupun dokter gigi.
“Yang paling mendesak sebenarnya dokter umum. Dokter gigi juga dibutuhkan, tetapi tingkat urgensinya masih di bawah dokter umum,” ujarnya Kamis (23/7/2026).
Menurut Edy, kekurangan dokter membuat pelayanan kesehatan sehari-hari di Puskesmas Tabang dijalankan melalui kolaborasi perawat dan bidan. Meski demikian, pelayanan kepada masyarakat tetap berlangsung.
“Alhamdulillah masyarakat di pedalaman tidak terlalu memilih siapa yang melayani. Yang penting ada petugas kesehatan yang bisa memberikan pengobatan maupun konsultasi,” katanya.
Ia menjelaskan, pihak puskesmas terus mengusulkan penambahan tenaga kesehatan kepada Dinas Kesehatan Kukar. Selain itu, data kekurangan tenaga medis rutin diperbarui melalui sistem informasi Kementerian Kesehatan sehingga pemerintah pusat mengetahui kondisi di lapangan.
Edy mengungkapkan, kekosongan dokter di Puskesmas Tabang terjadi sejak dokter sebelumnya memasuki masa pensiun sekitar Oktober 2025. Namun persoalan tersebut bukan hal baru. Selama bertahun-tahun, wilayah Tabang kerap mengalami kekosongan dokter dalam waktu cukup lama.
“Kadang bisa sampai dua tahun kosong. Memang minat dokter bertugas di daerah pedalaman seperti Tabang masih sangat rendah. Bahkan putra daerah yang sudah lulus dokter pun banyak yang memilih bekerja di kota,” ungkapnya.
Saat ini, Puskesmas Tabang memiliki tujuh perawat dan sembilan bidan. Pelayanan Unit Gawat Darurat (UGD) tetap dibuka selama 24 jam dengan sistem piket petugas kesehatan.
Edy berharap pemerintah daerah, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, hingga Kementerian Kesehatan dapat mempercepat pemerataan tenaga dokter di seluruh wilayah, terutama daerah terpencil.
Menanggapi kondisi tersebut, Kepala Dinas Kesehatan Kukar, Ismi Mufiddah, membenarkan bahwa Puskesmas Tabang dan Puskesmas Muara Wis masih belum memiliki dokter umum definitif. Sementara itu, Puskesmas Ritan Baru masih memiliki dokter yang saat ini turut membantu pelayanan di Tabang.
Ia mengatakan Dinas Kesehatan tengah menyiapkan mekanisme penugasan khusus dokter sebagai solusi jangka pendek. Skema tersebut mengacu pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan serta Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024.
“Saat ini regulasinya sedang kami siapkan. Standar satuan harga untuk penggajiannya juga sudah kami usulkan melalui APBD Perubahan. Mudah-mudahan setelah regulasi selesai, dokter umum dapat segera ditempatkan di Tabang dan Muara Wis,” jelas Ismi.
Selain solusi jangka pendek, Pemkab Kukar juga menyiapkan strategi jangka panjang melalui program beasiswa tematik bagi calon mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Mulawarman.
Melalui program tersebut, mahasiswa yang menerima beasiswa akan diprioritaskan untuk mengabdi di puskesmas wilayah hulu seperti Tabang, Ritan Baru, Kembang Janggut, dan Kahala setelah menyelesaikan pendidikan.
“Jadi setelah lulus mereka wajib kembali bertugas di lokasi yang dipilih. Dengan cara ini kami berharap kebutuhan dokter di daerah pedalaman bisa terpenuhi secara berkelanjutan,” tutupnya. (and)
