KUKAR : Partisipasi masyarakat Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2024 menunjukkan peningkatan signifikan, mencapai angka 71,38%. Angka ini lebih tinggi dibandingkan Pilkada 2020 yang hanya sebesar 57%.
Hal tersebut disampaikan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kukar, Rinda Desianti, Senin (9/12/2024).
Rinda menyebut peningkatan ini tidak lepas dari kerja sama berbagai pihak, mulai dari pemerintah, partai politik, pasangan calon, relawan, hingga lembaga terkait seperti KPU dan Bawaslu.
“Tentu saja ini bukan hanya kerja pemerintah, tetapi kerja bersama. Semua pihak, mulai dari relawan paslon, partai politik, KPU, Bawaslu, hingga kelompok masyarakat seperti ormas dan forum-forum, berperan besar dalam pencapaian ini,” ujarnya.
Meski meningkat, angka partisipasi tersebut masih berada di bawah target nasional 77,5%. Namun, Rinda menganggap capaian 71,38% sebagai prestasi yang luar biasa, terutama mengingat tantangan yang dihadapi pada Pilkada sebelumnya, seperti pandemi Covid-19.
Rinda menjelaskan bahwa rendahnya partisipasi pada Pilkada 2020 disebabkan oleh kekhawatiran masyarakat terhadap pandemi. Saat itu, vaksinasi belum merata, sehingga banyak masyarakat enggan keluar rumah.
Selain itu, ia menyebut beberapa kendala teknis, seperti pemilih yang tidak masuk dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT), formulir C6 yang tidak tersampaikan, hingga masyarakat yang secara administratif terdaftar di satu wilayah namun secara faktual sudah pindah.
“Tantangan partisipasi pemilih sangat kompleks. Ada yang tercecer dari DPT, C6 yang tidak sampai, hingga orang-orang yang tidak berada di tempat pada hari pemilihan, seperti mahasiswa atau pekerja luar daerah,” jelas Rinda.
Partisipasi pada Pilkada lebih rendah dibandingkan Pemilu Legislatif (Pileg) dan Pemilihan Presiden (Pilpres). Pada Pemilu 2024, tingkat partisipasi mencapai 83,24%, meningkat dibandingkan 2019 yang sebesar 81,24%.
“Pileg dan Pilpres memang lebih tinggi karena melibatkan banyak partai politik dan caleg yang aktif menyosialisasikan pemilu kepada masyarakat,” ungkapnya.
Rinda menyoroti peran besar generasi muda dalam menentukan partisipasi politik di Kukar. Berdasarkan data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil), Gen Z mendominasi populasi Kukar dengan komposisi 30%, diikuti milenial sebesar 25%.
Untuk meningkatkan kesadaran politik, Rinda menekankan pentingnya pendidikan politik yang dilakukan secara kontinu.
“Kesadaran politik tidak bisa dibangun hanya menjelang pemilu. Pendidikan politik harus dilakukan terus-menerus, seperti pendidikan ideologi Pancasila pada masa Orde Baru. Tujuannya agar generasi muda memahami pentingnya memilih dan dampak buruk dari politik uang,” katanya.
Dengan langkah-langkah ini, Rinda berharap tingkat partisipasi masyarakat dapat terus meningkat di masa mendatang, termasuk pada Pemilu 2029. Ia optimistis bahwa kesadaran politik yang kuat akan menciptakan generasi yang lebih peduli terhadap hak dan kewajiban mereka sebagai warga negara.
“Partisipasi politik adalah bagian dari pembangunan demokrasi. Dengan kesadaran yang lebih baik, kita dapat mewujudkan pemilu yang berkualitas dan bermartabat,” tutupnya. (dk)
