KUKAR : Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Sekdaprov Kaltim) Sri Wahyuni secara resmi membuka kegiatan Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) Bidang Komunikasi, Informasi, Statistik dan Persandian se-Kalimantan Timur Tahun 2025 yang diselenggarakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kaltim di Hotel Grand Elty Singgasana, Tenggarong, pada Kamis (15/5/2025).
Kegiatan ini turut dihadiri oleh Asisten III Bidang Administrasi Umum Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) Dafip Haryanto, Kepala Diskominfo Kaltim Muhammad Faisal, serta seluruh Kepala Diskominfo se-Kalimantan Timur.
Sekdaprov Sri Wahyuni menegaskan pentingnya Rakorda sebagai wadah untuk mengidentifikasi berbagai persoalan dalam pelaksanaan program internet gratis di desa-desa. Ia menekankan bahwa keberhasilan program ini sangat bergantung pada sinergi antara pemerintah provinsi dengan pemerintah kabupaten dan kota.
“Perjanjian Kerja Sama (PKS) sudah ditandatangani. Harapannya program ini bisa didampingi dan diawasi langsung oleh teman-teman di kabupaten/kota, sehingga pelaksanaannya lebih tepat sasaran,” ujar Sri Wahyuni.
Lebih lanjut, Rakorda ini juga diharapkan menjadi forum untuk membahas solusi atas tantangan yang muncul di lapangan, seperti keterbatasan akses listrik di desa terpencil. Untuk itu, pemerintah menyiapkan opsi alternatif berupa pemanfaatan tenaga surya sebagai sumber energi.
Dari sisi jaringan, Sekda menyampaikan beberapa opsi teknologi yang akan digunakan, antara lain fiber optik, jaringan Telkom, hingga Starlink. Pemasangan perangkat internet akan disesuaikan dengan kondisi masing-masing desa, baik di kantor desa maupun ruang publik lainnya.
Asisten III Setkab Kukar, Dafip Haryanto, menyampaikan apresiasi dari Bupati Kukar atas terselenggaranya Rakorda ini. Ia menilai kegiatan ini sangat strategis dalam memperkuat kolaborasi antardaerah dalam penguatan komunikasi, informasi, keamanan siber, dan pengelolaan statistik.
“Kami berharap Rakorda ini menghasilkan program-program kolaboratif, khususnya untuk meningkatkan akses informasi, penguatan sistem persandian, dan pengelolaan data statistik yang menjadi tugas pokok tiap pemerintah daerah,” ungkap Dafip.
Ia juga menekankan pentingnya penyelarasan antara program pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota. Hal ini sangat berkaitan dengan dokumen perencanaan seperti RPJMD yang menuntut keselarasan lintas wilayah dan kewenangan.
Dalam kesempatan yang sama, Dafip menegaskan bahwa target penyediaan internet gratis di seluruh desa Kukar menjadi sangat penting, terutama untuk mendukung digitalisasi administrasi desa. Dengan sistem aplikasi yang kini sudah terintegrasi, desa tidak lagi perlu datang ke kabupaten secara kolektif.
Pemerintah Kabupaten Kukar juga telah menyediakan fasilitas internet di ruang-ruang publik untuk menunjang literasi digital, pendidikan, serta pengembangan UMKM. Namun demikian, ketersediaan listrik di wilayah terpencil masih menjadi tantangan yang perlu segera diatasi.
Sebagai catatan, masih terdapat beberapa dusun di Kukar yang belum terjangkau listrik dan internet. Informasi dari DPMD Provinsi menunjukkan setidaknya satu dusun belum memiliki akses tersebut. Hal ini menjadi peluang kolaborasi lanjutan antara pemerintah provinsi dan kabupaten dalam merumuskan langkah-langkah konkret.
“Dengan komitmen bersama dan koordinasi yang solid, Rakorda ini diharapkan dapat mempercepat pemerataan layanan informasi, internet, dan infrastruktur dasar lainnya bagi seluruh masyarakat Kalimantan Timur.” tutupnya (Adv/dk)
