KUKAR: Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara (Kukar) menargetkan wahana Waterboom di kawasan wisata Pulau Kumala dapat kembali difungsikan dan dinikmati masyarakat pada libur Lebaran 2027.
Namun, realisasi rencana tersebut masih membutuhkan percepatan proses administrasi setelah anggaran sebesar Rp2,5 miliar melalui tahapan lelang, tetapi hingga kini belum dilanjutkan dengan penandatanganan kontrak.
Wakil Bupati Kukar, Rendi Solihin, mengatakan berdasarkan pembahasan bersama Bupati Kukar, Waterboom Pulau Kumala diharapkan sudah bisa beroperasi pada momentum libur Lebaran tahun depan. Terlebih, anggaran untuk mendukung pengerjaan fasilitas tersebut telah tersedia dan proses lelang juga disebut sudah selesai.
Meski demikian, ia menyayangkan proses tersebut belum berlanjut ke tahap kontrak sehingga pekerjaan belum dapat berjalan sebagaimana mestinya.
“Harusnya kemarin bersama Pak Bupati, libur Lebaran tahun 2027 itu kita sudah bisa menikmati Waterboom. Uangnya ada, sudah dilelang, tinggal kontrak. Tapi kontraknya belum dibuatkan. Nanti saya follow up lagi ke teman-teman dinas,” ujarnya, Jumat (30/10/2026).
Ia mengungkapkan, berdasarkan pengecekan terakhir, terdapat persoalan teknis pada bangunan Waterboom, yakni kebocoran yang terjadi di sejumlah bagian. Meski terlihat kecil, kebocoran tersebut ditemukan mengelilingi area wahana sehingga berpotensi berdampak cukup besar terhadap kondisi fasilitas apabila tidak segera ditangani.
Kondisi itu menjadi salah satu hal yang perlu diperhatikan sebelum Waterboom kembali dioperasikan. Sebab, pemerintah tidak hanya mengejar penyelesaian pekerjaan, tetapi juga memastikan fasilitas tersebut benar-benar siap digunakan dan memberikan kenyamanan bagi pengunjung.
Terkait kemungkinan penambahan anggaran pada tahun mendatang, Ia menilai hal tersebut belum menjadi prioritas. Menurutnya, anggaran yang sudah dialokasikan sebesar Rp2,5 miliar saja belum dimanfaatkan melalui pelaksanaan kontrak pekerjaan.
“Harusnya ada, bagaimana mau ditambah anggarannya, ini saja belum dipakai,” tegasnya.
Ia juga menjelaskan, nantinya pengelolaan Waterboom tidak direncanakan dengan membagi wahana ke dalam beberapa bagian pengelolaan. Sebaliknya, operasional fasilitas tersebut diharapkan berada di bawah satu perusahaan sehingga pengelolaan dan tanggung jawabnya lebih terarah.
Selain itu, pihak pengelola Pulau Kumala juga dinilai berpeluang mengambil peran dalam mengoperasikan wahana tersebut.
Rendi menegaskan, Pemkab Kukar akan terus melakukan pemantauan terhadap sejumlah fasilitas wisata dan bangunan pemerintah yang belum difungsikan secara maksimal. Ia bahkan menyebut rencana inspeksi mendadak (sidak) akan terus dilakukan untuk memastikan fasilitas yang telah dibangun tidak dibiarkan terbengkalai.
Menurutnya, masih terdapat sejumlah pekerjaan rumah yang harus diselesaikan pemerintah daerah pada 2027 mendatang. Karena itu, pengecekan lapangan menjadi penting untuk melihat langsung kondisi bangunan sekaligus memastikan arahan Bupati Kukar terkait optimalisasi aset daerah dapat direalisasikan.
“Sidak tidak jadi-jadi trus. Setidaknya kalau ada buktinya, jadi. Tahun depan harus jadi. Masih banyak yang mangkrak dan harus kita tuntaskan tahun depan,” pungkasnya. (Adv/Van)
