KUKAR : Ketua DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), Ahmad Yani, menegaskan bahwa seluruh program Gubernur Kalimantan Timur harus berjalan selaras dan bersinergi dengan pemerintah kabupaten.
Menurutnya, tidak boleh ada kebijakan yang berjalan sendiri-sendiri ataupun bertolak belakang, karena pemerintah provinsi dan kabupaten merupakan satu kesatuan dalam sistem pemerintahan.
Ia menyampaikan bahwa setiap program yang dicanangkan gubernur sejatinya juga menjadi tanggung jawab bersama, termasuk pemerintah kabupaten dan DPRD sebagai representasi rakyat.
Oleh sebab itu, sinergi dan kerja sama menjadi keharusan demi memastikan pembangunan berjalan efektif dan tepat sasaran.
“Program gubernur itu semuanya harus bersinergi dengan kabupaten. Program-programnya harus bersama, tidak boleh bertolak belakang. Pemerintah Kalimantan Timur itu juga bagian dari pemerintah Kutai Kartanegara,” ujarnya, Selasa (17/2/2026).
Yani menjelaskan bahwa baik gubernur maupun bupati memiliki dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang menjadi pedoman arah pembangunan lima tahunan. Dokumen tersebut telah dibahas dan disetujui oleh wakil rakyat di masing-masing tingkatan.
Di tingkat provinsi, RPJMD gubernur disetujui oleh DPRD Provinsi, termasuk anggota dewan dari daerah pemilihan Kutar. Karena itu, menurutnya, seluruh program yang tertuang dalam RPJMD gubernur juga menjadi bagian dari komitmen bersama.
“Wakil rakyat yang menyetujui itu juga dari Dapil Kukar. Artinya mau tidak mau, suka tidak suka, itu adalah program kita bersama,” tegasnya.
Ia menambahkan, apabila terdapat program provinsi yang belum berjalan maksimal di kabupaten, maka perlu dilakukan koordinasi dan evaluasi bersama.
Pemerintah kabupaten, pada prinsipnya siap membantu dan menyukseskan program yang memang dibutuhkan masyarakat.
Yani juga menekankan pentingnya peran media dalam mengawal implementasi kebijakan. Wartawan dinilai memiliki posisi sentral dalam menyampaikan informasi kepada publik sekaligus memberikan kritik konstruktif terhadap pelaksanaan program pemerintah.
“Kalau ada program yang sudah direncanakan gubernur tetapi implementasinya di kabupaten belum terlaksana, kami mohon peran wartawan untuk membantu menginformasikan, mendukung, sekaligus mengkritisi jika memang belum berjalan baik. Peran wartawan sangat sentral dalam pemberitaan,” katanya.
Terkait polemik program pendidikan gratis yang belakangan menjadi perhatian publik, Ia menyebut program tersebut merupakan salah satu andalan gubernur yang harus diwujudkan secara konsisten.
Ia mengakui bahwa kendala utama dalam pelaksanaannya lebih pada persoalan keterbatasan keuangan daerah, seperti Dana Bagi Hasil (DBH) dan transfer anggaran yang belum optimal. Namun demikian, ia menegaskan bahwa jika program tersebut telah dijanjikan kepada masyarakat, maka implementasinya tidak boleh setengah-setengah.
“Kalau namanya gratis, ya harus gratis. Tidak boleh ada bayar membayar atau separuh bayar. Kalau masih ada pembayaran, berarti bukan gratis,” ujarnya tegas.
Menurutnya, apabila dalam pelaksanaan program ditemukan kendala fiskal yang signifikan, pemerintah provinsi dapat menempuh mekanisme revisi RPJMD sesuai aturan yang berlaku. Namun selama program tersebut masih menjadi komitmen resmi dan telah didengungkan kepada publik, maka harus direalisasikan.
“Kalau memang tidak mampu karena kendala keuangan, silakan direvisi sesuai mekanisme. Tapi kalau sudah menjadi janji, harus dilaksanakan. Tidak boleh sepeser pun ada pembayaran kalau memang namanya gratis,” katanya.
Yani memastikan pihaknya akan terus mengawal pelaksanaan program-program pemerintah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten.
Ia juga menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Kukar tidak akan menghalangi kebijakan provinsi, melainkan siap mendukung selama bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat.
“Program pemerintah itu program kita semua. Kami di Kukar tentu mendukung dan siap menyukseskan. Kalau gratis, ya betul-betul gratis,” pungkasnya. (*van)
