KUKAR: Pembatasan kuota produksi melalui Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) di sektor pertambangan mulai menimbulkan efek berantai di Kecamatan Tenggarong Seberang, Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar).
Berkurangnya volume produksi membuat sejumlah perusahaan menekan aktivitas operasional, yang berujung pada pemutusan sementara hubungan kerja hingga melemahnya perputaran ekonomi masyarakat.
Kondisi tersebut terungkap dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi I DPRD Kukar bersama perusahaan tambang, pemerintah desa, dan instansi terkait di ruang Banmus DPRD Kukar Rabu (22/7/2026).
Perwakilan perusahaan maupun pemerintah desa menyampaikan bahwa pembatasan RKAB tidak hanya berdampak pada dunia usaha, tetapi juga terhadap kehidupan masyarakat yang bergantung pada sektor pertambangan.
HRD PT Mahakam Sumber Jaya (MSJ), Fadli Dodi, mengungkapkan kuota produksi yang dipangkas pemerintah membuat perusahaan harus melakukan penyesuaian besar terhadap kegiatan operasional. Dampaknya, sejumlah kontraktor tidak lagi beroperasi.
Ia mencontohkan salah satu kontraktor perusahaan, PT TIS, yang terdampak langsung hingga sekitar 900 pekerjanya harus dirumahkan. Menurutnya, kondisi tersebut turut memengaruhi ribuan anggota keluarga para pekerja yang selama ini menggantungkan hidup dari sektor pertambangan.
“Kalau satu pekerja memiliki istri dan anak, tentu dampaknya jauh lebih besar. Aktivitas transportasi pekerja juga menurun drastis. Bus operasional yang sebelumnya puluhan unit kini berkurang sekitar separuhnya. Efeknya ikut dirasakan pelaku UMKM hingga masyarakat yang berharap mendapatkan pekerjaan di perusahaan,” ujarnya.
Fadli menambahkan, kebutuhan tenaga kerja perusahaan kini juga menurun seiring berkurangnya target produksi. Akibatnya, peluang masyarakat untuk bekerja di sektor tambang menjadi semakin terbatas.
Sementara itu, Kepala Desa Bukit Pariaman, Sugeng Riyadi, mengatakan desanya selama ini menjadi salah satu pemasok tenaga kerja lokal bagi perusahaan tambang yang beroperasi di wilayah tersebut. Berdasarkan data Karang Taruna, hampir 100 warga Bukit Pariaman bekerja di perusahaan tambang.
Selain membuka lapangan kerja, perusahaan selama ini juga aktif memberikan pelatihan keterampilan, seperti pelatihan satpam, pengelasan, helper mekanik hingga operator alat berat melalui kerja sama dengan balai latihan kerja.
Namun, menurut Sugeng, kondisi industri yang melambat membuat angka pengangguran di desanya terus meningkat. Saat ini hanya PT Mahakam Sumber Jaya yang masih beroperasi secara efektif, sedangkan perusahaan lainnya telah mengurangi aktivitas produksi.
“Dampak sosialnya sangat besar. Banyak warga kehilangan pekerjaan dan sebagian memilih merantau ke daerah lain untuk mencari penghasilan,” katanya.
Ia juga menilai lesunya aktivitas pertambangan ikut menekan omzet pelaku usaha mikro di desa. Menurunnya daya beli masyarakat membuat roda ekonomi tidak lagi bergerak seperti sebelumnya, meski perusahaan yang masih beroperasi tetap berupaya membina UMKM lokal.
Pemerintah Desa Bukit Pariaman berharap pemerintah pusat dapat mengevaluasi kembali kebijakan pembatasan RKAB agar aktivitas pertambangan kembali normal. Menurut Sugeng, keberlangsungan operasional perusahaan memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas ekonomi masyarakat di wilayah penghasil tambang.
“Kalau perusahaan kembali beroperasi optimal, lapangan kerja terbuka lagi, UMKM hidup, dan ekonomi masyarakat ikut pulih. Itu yang sangat kami harapkan,” tutupnya. (and)
