KUKAR: Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), Ahmad Yani, menegaskan komitmennya untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat Kecamatan Loa Janan agar mendapat perhatian dalam perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah.
Hal tersebut disampaikannya usai melaksanakan Reses Tahap III Masa Sidang I Tahun 2026 di Kantor Camat Loa Janan, Selasa (10/11/2026).
Yani mengatakan, pelaksanaan reses merupakan bagian dari tanggung jawab anggota DPRD dalam menyerap aspirasi masyarakat secara langsung. Melalui pertemuan tersebut, pihaknya ingin memastikan agar program pembangunan daerah memiliki keberpihakan terhadap kebutuhan masyarakat Kecamatan Loa Janan.
Menurutnya, berbagai usulan yang disampaikan dalam pertemuan tersebut akan menjadi bahan perjuangan DPRD, khususnya dalam pembahasan anggaran untuk tahun 2027 dan 2028.
“Kami turun langsung ke masyarakat karena ini merupakan tanggung jawab sesuai peraturan perundang-undangan. Melalui pertemuan ini, kami mengundang seluruh kepala desa, BPD, tokoh masyarakat dan tokoh pemuda untuk mendengarkan langsung apa yang menjadi kebutuhan mereka,” ujarnya.
Ia mengungkapkan, terdapat sejumlah persoalan mendasar yang kembali menjadi perhatian dalam reses tersebut. Salah satu yang paling mendesak adalah kebutuhan pembangunan tempat pemrosesan akhir (TPA) sampah di Kecamatan Loa Janan.
Persoalan TPA, sudah cukup lama menjadi keluhan masyarakat. Bahkan, kebutuhan fasilitas tersebut telah diperjuangkan sejak sekitar 10 tahun lalu, tetapi hingga kini belum terealisasi secara optimal.
Menurutnya, keberadaan TPA sangat penting untuk menunjang sistem pengelolaan sampah di tingkat kecamatan maupun desa. Tanpa fasilitas pembuangan akhir yang jelas, upaya pemerintah setempat dalam menjaga kebersihan lingkungan akan terus menghadapi kendala.
“Persoalan sampah ini menjadi salah satu perhatian utama. Kecamatan Loa Janan membutuhkan tempat pembuangan akhir yang jelas. Karena itu, keberadaan TPA harus menjadi salah satu prioritas yang diperjuangkan dalam penganggaran,” tegasnya.
Selain persoalan persampahan, masyarakat juga menyampaikan kebutuhan pembangunan stadion mini, jembatan, serta peningkatan akses jalan yang menghubungkan antardesa maupun antarwilayah kecamatan.
Tidak hanya infrastruktur, aspirasi juga mencakup sektor kebutuhan dasar masyarakat, seperti pengembangan peternakan, perikanan, ketersediaan air bersih hingga persoalan pelayanan kelistrikan.
Ia menilai seluruh usulan tersebut perlu mendapat perhatian sesuai tingkat kebutuhan dan skala prioritas pembangunan. Karena itu, DPRD akan mendorong agar organisasi perangkat daerah (OPD) terkait bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dapat menindaklanjuti berbagai aspirasi yang telah disampaikan.
Ia memastikan, hasil reses tidak sekadar menjadi catatan, tetapi akan diperjuangkan agar dapat masuk dalam perencanaan pembangunan dan penganggaran daerah, khususnya APBD 2027 maupun 2028.
“Kami sudah mendengarkan seluruh aspirasi yang disampaikan masyarakat. Selanjutnya, kami akan merespons dan memperjuangkannya agar ada keberpihakan anggaran untuk Kecamatan Loa Janan. Mudah-mudahan berbagai kebutuhan tersebut bisa direalisasikan melalui APBD tahun 2027 maupun 2028,” ungkapnya.
Secara khusus, ia kembali menekankan pentingnya pembangunan TPA sebagai kebutuhan mendesak yang harus segera mendapatkan kepastian. Ia juga meminta OPD terkait dan TAPD memberikan perhatian serius terhadap usulan tersebut agar persoalan sampah di Kecamatan Loa Janan tidak terus berlarut-larut.
“Ketersediaan TPA di Kecamatan Loa Janan itu sangat penting. Kami berharap OPD terkait bersama TAPD bisa merespons kebutuhan ini, sehingga pembangunan TPA benar-benar dapat diperjuangkan dan dianggarkan. Ini menjadi salah satu hal utama yang harus kita tuntaskan,” pungkasnya. (Adv/Van)
