KUKAR: Persoalan infrastruktur dan pemerataan akses listrik menjadi sejumlah aspirasi yang disampaikan masyarakat dalam pelaksanaan Reses Tahap III Masa Sidang I Tahun 2026 Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kutai Kartanegara (Kukar), Desman Minang Endianto, di Jalan Triyu 1 RT 54, Kelurahan Loa Ipuh, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kukar, Senin (9/11/2026).
Kegiatan tersebut menjadi ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan berbagai kebutuhan di lingkungan tempat tinggal mereka, sekaligus mempererat komunikasi antara wakil rakyat dan warga.
Desman mengatakan, reses tidak sekadar menjadi agenda formal untuk menghimpun aspirasi masyarakat. Lebih dari itu, kegiatan tersebut merupakan kesempatan bagi anggota DPRD untuk mendengar langsung persoalan yang dihadapi warga sekaligus menjaga hubungan dengan konstituen.
Dalam pertemuan tersebut, sejumlah usulan disampaikan oleh Ketua RT dan masyarakat setempat. Beberapa di antaranya berkaitan dengan pembangunan jembatan, perbaikan akses jalan, serta kebutuhan infrastruktur lain yang dinilai belum mendapatkan perhatian pemerintah daerah.
“Ada beberapa hal yang disampaikan, terutama menyangkut infrastruktur. Mulai dari pembangunan jembatan, perbaikan jalan, hingga kebutuhan lainnya yang mungkin belum terakomodasi oleh pemerintah kabupaten,” ujarnya.
Ia menjelaskan, seluruh usulan tersebut akan ditindaklanjuti dengan melakukan pengecekan kembali. Sebab, mekanisme pengajuan pembangunan saat ini memiliki sejumlah persyaratan administrasi yang harus dipenuhi agar usulan dapat diproses.
Persyaratan tersebut meliputi proposal kegiatan, titik koordinat lokasi, identitas pengusul, serta dokumen pendukung lainnya. Karena itu, ia akan kembali mengingatkan Ketua RT dan masyarakat agar melengkapi seluruh ketentuan tersebut.
Menurutnya, kelengkapan administrasi menjadi salah satu faktor penting dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat melalui jalur penganggaran pemerintah.
Selain infrastruktur jalan dan jembatan, persoalan belum meratanya akses listrik juga menjadi perhatian dalam pertemuan tersebut. Desman menyebut, masih terdapat warga yang membutuhkan jaringan listrik untuk menunjang aktivitas sehari-hari.
Aspirasi itu juga akan ditelusuri lebih lanjut, termasuk melihat peluang penanganannya melalui program di luar Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Terkait realisasi berbagai usulan, ia mengakui belum dapat memastikan program mana yang bisa lebih dahulu direalisasikan. Terlebih, pembahasan APBD murni 2027 belum dilaksanakan sehingga perkembangan pengawalan setiap aspirasi masih perlu dilihat lebih lanjut.
Ia berharap, pemerintah daerah melalui jajaran eksekutif turut memberikan perhatian terhadap kebutuhan masyarakat dengan mengoptimalkan program pembangunan yang tersedia. Termasuk melalui pokok-pokok pikiran (pokir) anggota DPRD sebagai salah satu saluran untuk memperjuangkan aspirasi warga.
Ia menilai, masih banyak kebutuhan masyarakat di sejumlah wilayah Kukar yang belum sepenuhnya terakomodasi. Kondisi tersebut diketahui berdasarkan hasil kunjungan dan komunikasi langsung dengan warga di berbagai lingkungan.
“Ketika kami turun langsung ke masyarakat, ternyata masih banyak kebutuhan yang belum terakomodasi. Karena itu, kami berharap pemerintah daerah juga bisa mendorong pemenuhannya melalui program-program yang ada,” jelasnya.
Ia menegaskan, DPRD memiliki tanggung jawab untuk menjadi penghubung antara masyarakat dan pemerintah daerah. Melalui reses, berbagai persoalan yang ditemukan di lapangan diharapkan dapat masuk dalam pembahasan dan menjadi perhatian dalam perencanaan pembangunan.
Ia berharap aspirasi warga RT 54 Kelurahan Loa Ipuh, khususnya terkait pembangunan infrastruktur dan pemenuhan akses listrik, dapat ditindaklanjuti sehingga manfaat pembangunan bisa dirasakan lebih merata oleh masyarakat.
“Melalui reses ini, kami menjadi kepanjangan tangan masyarakat untuk menyampaikan kepada pemerintah daerah bahwa masih ada lingkungan RT yang membutuhkan perhatian dan diharapkan segera mendapatkan perbaikan,” pungkasnya. (Adv/Van)
