KUKAR: Pemangkasan alokasi Bantuan Keuangan (Bankeu) dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur pada tahun anggaran 2026 memunculkan kekhawatiran akan terhambatnya percepatan pembangunan di Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), terutama pada proyek-proyek infrastruktur yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan dasar masyarakat. khususnya pada sektor jalan, irigasi pertanian, dan penyediaan energi melalui Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) komunal.
Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan (Ekbang) Sekretariat Kabupaten Kukar, Ahyani Fadianur Diani, menyampaikan bahwa ketiga sektor tersebut selama ini sangat bergantung pada sokongan dana provinsi untuk mempercepat pembangunan di daerah. Oleh karena itu, kebijakan penyesuaian anggaran Bankeu tahun ini dinilai berpotensi berdampak langsung terhadap perencanaan dan realisasi sejumlah proyek strategis di Kukar.
Untuk tahun anggaran 2026, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menetapkan total alokasi Bankeu sebesar Rp1,13 triliun. Jumlah tersebut turun signifikan dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai Rp1,90 triliun.
Secara keseluruhan, terjadi pengurangan anggaran hingga Rp778 miliar yang berdampak pada seluruh kabupaten/kota penerima Bankeu, termasuk Kabupaten Kukar. Di Kukar sendiri, pengurangan alokasi Bankeu tercatat sekitar Rp17 miliar dibandingkan tahun anggaran 2025.
Meski demikian, Pemerintah Kukar menegaskan bahwa besaran pengurangan tersebut masih bersifat sementara dan belum final. Saat ini, proses evaluasi dan penyesuaian masih berlangsung di tingkat Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.
“Memang secara angka ada penurunan, tetapi saat ini masih dalam tahap review,” ujar Ahyani, Senin (26/1/2026).
Ia menjelaskan, selama ini Bankeu memiliki peran strategis dalam menopang pembangunan fisik di Kutai Kartanegara, terutama proyek-proyek yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat.
“Selama ini Bankeu kita arahkan untuk pembangunan fisik, seperti infrastruktur jalan, irigasi pertanian, dan sektor-sektor penunjang lainnya,” jelasnya.
Selain infrastruktur dasar, dana Bankeu juga dimanfaatkan untuk mendukung program penyediaan energi, salah satunya melalui pembangunan PLTS komunal di sejumlah wilayah Kukar, khususnya daerah yang belum terjangkau jaringan listrik secara optimal.
“Sangat membantu, karena ada kegiatan yang bisa dibiayai tanpa harus membebani APBD kabupaten. Jadi pembiayaannya bisa dialokasikan melalui Bankeu,” tegas Ahyani.
Menurutnya, skema Bankeu selama ini menjadi instrumen efektif untuk mempercepat pembangunan daerah tanpa mengganggu struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kukar. (*van)
