KUKAR: Isu kemiskinan masih menjadi perhatian serius Pemerintah Kecamatan Tenggarong. Dengan jumlah warga miskin yang diperkirakan masih relatif tinggi, Pemerintah Kecamatan Tenggarong memperkuat langkah pengentasan kemiskinan melalui validasi data serta optimalisasi program bantuan sosial dan ekonomi.
Camat Tenggarong, Sukono, menjelaskan salah satu upaya yang dilakukan adalah melalui penanganan rumah tidak layak huni (RTLH). Dalam hal ini, pihak kecamatan menerima usulan dari masing-masing RT yang kemudian diteruskan kepada pemerintah daerah melalui dinas terkait yang berwenang.
“Selain itu, sesuai dengan program Bupati Kutai Kartanegara, pemerintah juga menyalurkan berbagai bantuan kepada masyarakat yang memang berhak menerima,” ujarnya, Selasa (3/2/2026).
Ia menjelaskan, bantuan yang diberikan tidak hanya menyasar sektor perumahan, tetapi juga pendidikan dan kesehatan. Untuk anak-anak sekolah, pemerintah memberikan dukungan berupa pembiayaan pendidikan gratis hingga penyediaan perlengkapan sekolah yang memadai.
Sementara di bidang kesehatan, masyarakat kurang mampu telah dijamin melalui kepesertaan BPJS.
“Semua ini merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah dalam rangka mengentaskan kemiskinan hampir di seluruh wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara, termasuk di Kecamatan Tenggarong,” jelasnya.
Terkait data kemiskinan, Sukono menyebutkan bahwa pendataan telah melalui proses verifikasi dan rekapitulasi.
“Kalau berdasarkan hasil rekapitulasi sementara, jumlah warga miskin di Kecamatan Tenggarong diperkirakan sekitar seribuan lebih, kurang lebih 1.300-an,” katanya.
Ia juga menyampaikan bahwa Kelurahan Loa Ipuh menjadi wilayah dengan jumlah data kemiskinan tertinggi. Hal tersebut dinilai wajar mengingat Loa Ipuh merupakan kelurahan dengan jumlah penduduk terbesar dan terpadat di Kutai Kartanegara, dengan sekitar 77 RT dan hampir 130 ribu jiwa penduduk.
Sukono menegaskan bahwa kemiskinan tidak dapat dipandang secara seragam karena memiliki banyak variabel. Faktor pendidikan, ketiadaan pekerjaan tetap, hingga kondisi ekonomi keluarga menjadi penyebab yang saling berkaitan.
“Karena itu, data kemiskinan harus benar-benar dibuka dan dikaji kembali berdasarkan kriteria yang ada, tidak bisa dipukul rata,” ujarnya.
Ia berharap, melalui berbagai program bantuan pemerintah, mulai dari perumahan, pendidikan, kesehatan, hingga dukungan ekonomi seperti UMKM, dapat mengubah kondisi ekonomi keluarga masyarakat secara bertahap.
“Mudah-mudahan dengan upaya yang sudah dilakukan pemerintah, wajah ekonomi masyarakat bisa berubah dan kemiskinan dapat dientaskan. Tapi kita juga tahu, suatu kaum tidak akan berubah jika kaum itu sendiri tidak mau berubah,” pungkasnya. (*van)
