BALIKPAPAN: Isu air bersih dan sanitasi di kawasan pesisir Kota Balikpapan kini tak lagi sekadar persoalan teknis, melainkan menjadi pintu masuk kerja sama internasional dalam penguatan tata kelola anggaran publik.
Hal ini mengemuka dalam pertemuan Pemerintah Kota Balikpapan dengan Swiss Secretariat for Economic Affairs (SECO), yang turut melibatkan organisasi masyarakat sipil dan kelompok perempuan pesisir.
Wakil Wali Kota Balikpapan, H. Bagus Susetyo, menyampaikan apresiasinya atas ketertarikan SECO untuk melihat langsung bagaimana Balikpapan bertumbuh, termasuk tantangan nyata yang dihadapi masyarakat di wilayah pesisir.
“Kami mengapresiasi keinginan mereka untuk melihat Balikpapan secara langsung. Bukan hanya soal anggaran, tetapi bagaimana anggaran itu benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat,” ujar Bagus, saat memimpin pertemuan dengan SECO, di Balai Kota Balikpapan, pada hari Kamis, 5 Februari 2026.
Menurutnya, kawasan pesisir masih menyimpan persoalan mendasar, seperti keterbatasan akses air bersih, sanitasi, hingga pemberdayaan ekonomi masyarakat. Pemerintah Kota Balikpapan pun menyatakan terbuka terhadap berbagai bentuk kerja sama, baik berupa kajian kebijakan maupun peluang investasi.
“Kalau bisa dalam bentuk kajian, syukur. Kalau bisa lebih jauh dalam bentuk investasi, kami juga terbuka. Intinya bagaimana kerja sama ini bisa memberi manfaat nyata bagi masyarakat,” katanya.
Bagus menegaskan, keterbatasan anggaran masih menjadi tantangan utama pemerintah daerah. Karena itu, kreativitas dan inovasi sangat dibutuhkan, termasuk membuka peluang kerja sama internasional yang dapat mendorong penguatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Hampir semua pemerintah kota di Indonesia menghadapi masalah yang sama, anggaran terbatas sementara kebutuhan masyarakat besar. Ini yang menuntut inovasi,” ujarnya.
Yang menarik, kerja sama ini tidak hanya berbicara soal angka dan laporan keuangan, tetapi juga tentang siapa yang paling terdampak ketika layanan publik tidak berjalan optimal.
Ke depan, hasil kajian dan survei lapangan yang dilakukan bersama SECO akan didampingi oleh Bappeda Kota Balikpapan untuk ditindaklanjuti.
Dalam kesempatan yang sama,Country Director International Budget Partnership (IBP) Indonesia, Yuna Farhan, menekankan pentingnya keterlibatan perempuan, khususnya perempuan pesisir.
“Perempuan adalah kelompok yang paling terdampak ketika akses air bersih dan sanitasi tidak memadai. Beban kerja mereka bertambah, dan ini berkaitan langsung dengan kesehatan keluarga hingga stunting,” jelas Yuna.
Yuna menerangkan, melalui Koalisi PRIMA, IBP Indonesia bersama kelompok perempuan pesisir di Kelurahan Manggar Baru melakukan pemetaan partisipatif sejak Mei 2025. Warga secara langsung mendata persoalan air bersih dan sanitasi yang mereka hadapi, menggunakan aplikasi sederhana, untuk kemudian dianalisis dan dikaitkan dengan kebijakan anggaran daerah.
“Hasil kajian ini kami bawa ke forum multi-stakeholder yang melibatkan Pemkot Balikpapan, Bappeda, PDAM, DPRD, dan OPD terkait. Tujuannya mencari titik temu, karena sektor air bersih dan sanitasi ini lintas OPD,” katanya.
Menurut Yuna, Balikpapan sebenarnya telah memiliki banyak program terkait air bersih dan sanitasi. Namun tanpa kolaborasi yang kuat dan perencanaan anggaran yang inklusif, persoalan di lapangan tetap berulang.
Forum ini diharapkan menjadi ruang kolaborasi antara pemerintah, BUMD, dan masyarakat untuk memastikan anggaran publik benar-benar menjawab kebutuhan warga, khususnya di kawasan pesisir.
Pemerintah Kota berharap, suara warga terutama perempuan pesisir tidak hanya berhenti sebagai data, tetapi menjadi dasar pengambilan kebijakan dan perencanaan anggaran yang lebih adil dan berdampak.(las)
