BALIKPAPAN: Wacana penertiban kabel semrawut di sejumlah ruas jalan protokol Kota Balikpapan kembali menguat. Ketua Komisi III DPRD Kota Balikpapan, H. Yusri, menyatakan dukungan penuh terhadap langkah penataan kabel udara yang dinilai mengganggu estetika kota dan tidak sejalan dengan visi Balikpapan sebagai kota asri dan modern.
Yusri mengungkapkan, persoalan kabel udara bahkan sempat menjadi sorotan Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, saat melakukan kunjungan ke Balikpapan. Presiden menekankan pentingnya menciptakan kota yang tertata rapi, nyaman dipandang, dan memiliki kualitas ruang publik yang baik.
“Pak Prabowo menginginkan kota yang asri, yang enak dipandang. Salah satu kendala di Balikpapan saat ini adalah kabel-kabel yang masih semrawut,” ujar Yusri, pada hari Kamis (5/2/2026).
Menurutnya, penataan kabel dengan memindahkan jaringan ke bawah tanah telah masuk dalam rencana kerja Komisi III DPRD Kota Balikpapan. Program tersebut juga dinilai sejalan dengan arah pembangunan Pemerintah Kota Balikpapan yang mengusung konsep smart city.
“Balikpapan dicanangkan sebagai kota smart city. Jangan sampai konsep itu hanya sebatas teknologi, sementara estetika kota justru terabaikan karena kabel semrawut,” katanya.
Yusri menegaskan, pihaknya menargetkan ke depan tidak ada lagi kabel udara, khususnya di jalan-jalan protokol dan kawasan strategis kota. Seluruh jaringan utilitas diharapkan dapat ditanam di bawah tanah demi menjaga keindahan dan kerapian wajah kota.
“Kita ingin Balikpapan bebas kabel udara. Kalau jalan dipenuhi kabel, tentu tidak nyaman. Ini jelas mengganggu estetika kota,” tegasnya.
Untuk mendukung realisasi program tersebut, Komisi III DPRD Balikpapan telah melakukan rapat koordinasi bersama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dan Dinas Pekerjaan Umum (PU). Pelaksanaan teknis penataan kabel nantinya akan dikoordinasikan oleh Dinas PU bersama instansi terkait.
Meski demikian, Yusri mengakui bahwa keterbatasan anggaran masih menjadi tantangan utama. Rencana penertiban kabel bawah tanah yang semula ditargetkan mulai berjalan pada 2026 harus disesuaikan dengan kondisi keuangan daerah serta skala prioritas pembangunan.
“Soal anggaran tentu tidak bisa dipaksakan. Kita harus memprioritaskan program yang benar-benar penting. Namun penataan kabel ini tetap menjadi perhatian kami,” ujarnya.
Ia berharap, dengan dukungan regulasi yang jelas serta kolaborasi antara pemerintah, DPRD, dan para pemilik jaringan utilitas, penertiban kabel semrawut di Balikpapan dapat segera terwujud. Langkah ini dinilai penting untuk mendukung citra Balikpapan sebagai kota yang rapi, asri, dan nyaman bagi masyarakat maupun pendatang.(las)
