KUKAR : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) mengambil langkah tegas dalam menjaga kualitas pendidikan anak usia dini. Di tengah maraknya pendirian lembaga PAUD oleh yayasan, Disdikbud memastikan bahwa tak sembarang lembaga bisa mendapatkan izin operasional.
Kepala Bidang Pembinaan PAUD dan Pendidikan Nonformal (PNF) Disdikbud Kukar, Pujianto, menegaskan bahwa regulasi kini diperketat demi menjamin anak-anak mendapatkan pendidikan berkualitas sejak dini.
“Bukan soal jumlah lembaga yang banyak, tapi kualitas yang jadi fokus utama. Banyak yayasan ingin mendirikan PAUD, tapi kami tidak akan mengeluarkan izin kalau tidak memenuhi standar,” ujarnya, Jumat (25/4/2025).
Menurutnya, salah satu masalah yang masih dihadapi adalah ketimpangan antara jumlah TK dan kelompok bermain. Saat ini, jumlah TK telah mencapai 153.000 lembaga di seluruh daerah, sedangkan lembaga untuk anak usia 0–4 tahun masih sangat sedikit.
“Justru kelompok bermain ini yang menjadi prioritas kami sekarang. Anak usia 0–4 tahun butuh tempat belajar yang sesuai tahap perkembangannya, bukan hanya dimasukkan ke TK lebih awal,” jelasnya.
Pujianto menyebutkan sejumlah persyaratan wajib bagi yayasan yang ingin mendirikan lembaga PAUD, di antaranya memiliki minimal satu tenaga pengajar dengan pendidikan S1, lokasi belajar yang jelas, dan jumlah peserta didik minimal 15 anak. Tidak hanya itu, sarana bermain edukatif seperti perosotan dan ayunan juga menjadi komponen penting.
“Jangan hanya punya gedung. Tanpa sarana bermain yang mendukung, kami anggap belum layak. Pendidikan usia dini bukan cuma duduk di kelas, tapi juga aktivitas fisik yang merangsang motorik dan kreativitas anak,” tegasnya.
Kebijakan ini, lanjut Pujianto, bukan bentuk pembatasan, melainkan komitmen menjaga masa emas perkembangan anak-anak Kukar. Ia menyebut masa usia dini adalah fondasi utama dalam pembentukan karakter, kebiasaan belajar, hingga kecerdasan emosional.
Disdikbud Kukar juga berkomitmen melakukan pemantauan berkala dan pembinaan terhadap lembaga yang sudah beroperasi, agar mereka tetap berada dalam koridor mutu pendidikan yang ditetapkan.
“Kami tidak akan lepas tangan. Pendampingan akan terus dilakukan agar kualitas pendidikan di PAUD tetap terjaga, tidak hanya saat izin keluar tapi sepanjang lembaga itu berjalan,” tutup Pujianto. (adv/dk)
