KUKAR: Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) menggelar Forum Jasa Konstruksi di Hotel Grand Fatma Tenggarong, Kamis (9/10/2025).
Kegiatan ini dibuka secara resmi oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kukar, Sunggono, dan dihadiri berbagai pemangku kepentingan di bidang jasa konstruksi.
Forum tahun ini mengusung tema Bina Konstruksi Kukar Mewujudkan Masyarakat Konstruksi yang Berkualitas Menuju Kukar Idaman Terbaik.
Tema tersebut sejalan dengan komitmen Pemkab Kukar untuk terus mendorong kualitas pembangunan di berbagai sektor infrastruktur.
Adapun peserta forum meliputi instansi pemerintah daerah, DPUPR Provinsi Kalimantan Timur, perwakilan kecamatan dan kelurahan wilayah Tenggarong, SMK bidang konstruksi, pejabat dan pegawai Dinas PU Kukar, asosiasi perusahaan jasa konstruksi, penyedia jasa konsultasi dan pekerjaan konstruksi di wilayah Kukar hingga BPJS Ketenagakerjaan Kukar.
Sunggono mengatakan, meskipun forum ini relatif terlambat dibandingkan beberapa daerah lain, Kukar berkomitmen untuk segera membentuk dan melaksanakannya.
Hal ini didasari pentingnya sektor konstruksi yang dinilai menjadi penopang utama pembangunan infrastruktur di berbagai bidang.
“Forum ini merupakan wadah kolaborasi antara akademisi, praktisi, penyedia jasa, pemerintah, bahkan juga dari dunia pendidikan, seperti SMK. Insyaallah, ke depan forum ini akan berdampak positif bagi pembangunan konstruksi di Kukar,” kata Sunggono.
Ia menambahkan, forum jasa konstruksi tidak hanya berperan memberikan masukan pada tahap perencanaan, tetapi juga dalam pelaksanaan.
Sehingga seluruh pembangunan infrastruktur, baik jalan, jembatan maupun gedung, dapat dikawal secara bersama-sama untuk memastikan kualitasnya.
Ia menekankan forum ini memiliki peran strategis sebagai pemberi rekomendasi terkait kelayakan suatu proyek pembangunan.
Menurutnya, rekomendasi tersebut menjadi sangat penting agar pembangunan berjalan sesuai standar serta menjamin keselamatan dan kebermanfaatan bagi masyarakat.
Pada kesempatan yang sama, Kepala Dinas PU Kukar, Wiyono membeberkan dasar hukum keberadaan forum ini.
Ia menyebut, keberadaan forum diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, PP Nomor 22 Tahun 2020, serta Permen PUPR Nomor 9 Tahun 2021.
“Forum jasa konstruksi wajib dilaksanakan paling sedikit satu kali dalam setahun. Ini merupakan sarana komunikasi, konsultasi, dan koordinasi antara pemerintah pusat, daerah, penyedia jasa, serta masyarakat jasa konstruksi,” kata Wiyono.
Ia mengatakan, forum ini bertujuan untuk meningkatkan koordinasi antar pemangku kepentingan, menyampaikan arah kebijakan pembinaan, menyerap aspirasi, sekaligus mendorong peningkatan kompetensi, keselamatan, dan profesionalisme tenaga kerja konstruksi di Kukar.
Selain itu, forum ini diharapkan mampu menghasilkan beberapa output penting, antara lain terselenggaranya forum dengan baik, terkumpulnya masukan dan rekomendasi dari para pelaku jasa konstruksi, serta terjalinnya jejaring kerja sama yang kuat antara pemerintah, asosiasi, penyedia jasa, dan tenaga kerja konstruksi.
Ia menambahkan, peningkatan pemahaman peserta terhadap kebijakan pembinaan dan keselamatan kerja menjadi salah satu target utama forum.
Sehingga tata kelola konstruksi di Kukar dapat semakin baik, transparan, dan berdaya saing.(*van/adv)
