KUKAR: Kondisi udara yang semakin memburuk akibat kabut asap kebakaran hutan dan lahan (karhutla) membuat Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) mengalihkan sementara kegiatan belajar mengajar siswa ke sistem daring.
Kebijakan tersebut mulai diberlakukan pada Kamis (3/9/2026). Dengan demikian, siswa-siswi di Kukar akan mengikuti proses pembelajaran dari rumah selama kondisi udara masih kurang sehat.
Bupati Kukar, Aulia Rahman Basri mengatakan, kondisi kualitas udara di sejumlah wilayah Kalimantan Timur saat ini sudah mulai kurang sehat.
“Memang untuk seluruh wilayah Kalimantan Timur, kondisi udara itu sudah agak kurang sehat. Oleh karenanya, kami akan mengambil kebijakan untuk anak-anak sekolah akan kita belajar secara daring di rumah,” ujarnya, Selasa (1/9/2026).
Menurutnya, kebijakan tersebut diambil sebagai upaya menjaga kesehatan para pelajar.
“Kita berharap para orang tua itu bisa menjaga anak-anak mereka di rumah,” katanya.
Pemkab Kukar juga mengimbau masyarakat yang harus beraktivitas di luar ruangan agar menggunakan masker sebagai alat pelindung diri.
“Kami mengimbau melalui Dinas Kesehatan untuk seluruh warga masyarakat ketika beraktivitas di luar gedung atau di tempat udara terbuka itu dengan menggunakan alat pelindung diri berupa masker,” jelasnya.
Aulia menyebutkan, pembelajaran daring ditargetkan mulai diberlakukan pada Kamis. Saat ini, pemerintah masih menyiapkan sejumlah infrastruktur pendukung.
“Kemungkinan hari Kamis kita sudah mulai. Ini sekarang kita siapkan infrastrukturnya. Kalau sekarang ya proses pulangnya saja kita percepat,” ungkapnya.
Kebijakan tersebut akan diterapkan secara bertahap dan dievaluasi setiap satu minggu dengan melihat perkembangan kualitas udara di Kukar.
“Rentang waktunya itu kita akan buat per minggu, kita akan evaluasi seminggu,” katanya.
Terkait program Makan Bergizi Gratis (MBG), Aulia mengatakan program tersebut tetap akan berjalan selama pembelajaran daring.
“Kami sudah instruksikan ke Dinas Pendidikan untuk berkoordinasi dengan pihak BGN bagaimana teknis pemberian MBG selama belajar daring ini dilaksanakan,” jelasnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kukar, Heriansyah mengatakan surat edaran terkait pelaksanaan pembelajaran jarak jauh telah disiapkan dan akan diterbitkan.
“Surat edaran sudah kita siapkan, hari ini kita terbitkan dan kita edarkan,” katanya.
Ia menjelaskan, kebijakan tersebut merupakan tindak lanjut dari arahan Bupati Kukar serta edaran Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Dikdasmen) terkait langkah menghadapi kebakaran hutan, asap, dan kekeringan.
“Pembelajaran jarak jauh ini diharapkan para guru dan kepala sekolah juga berperan aktif,” ujarnya.
Heriansyah memastikan pembelajaran jarak jauh mulai diterapkan Kamis.
“Nah, hari Kamis sudah kita terapkan, besok sudah kita terapkan pembelajaran jarak jauh,” ungkapnya.
Kebijakan ini akan dievaluasi setelah berjalan selama satu minggu. Disdikbud Kukar juga akan menggunakan indeks kualitas udara yang diterbitkan Kementerian Lingkungan Hidup sebagai salah satu acuan dalam menentukan langkah selanjutnya.
“Kita akan melihat selama satu minggu nanti akan kita evaluasi. Kalau misalnya kondisi udaranya masih kurang baik, ada indeks pencemaran udara yang diterbitkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup yang itu akan menjadi pegangan kita untuk memantau kondisi udara di Kabupaten Kukar,” jelasnya.
Untuk MBG, Heriansyah mengatakan penyaluran tetap dilakukan dengan menyesuaikan kondisi geografis dan masing-masing sekolah penerima.
“MBG-nya tetap nanti kita salurkan berkoordinasi sesuai dengan kondisi sekolah masing-masing. MBG itu nanti diatur oleh kepala sekolah dengan kondisi letak geografisnya masing-masing bagi sekolah yang mendapatkan MBG. Tidak semua dapat MBG,” katanya.
Ia menambahkan, pelaksanaan pembelajaran daring membutuhkan peran bersama antara sekolah dan orang tua.
“Jadi bagaimana juga memberikan pendampingan terhadap anak-anaknya. Jadi anak-anak itu bisa belajar dengan cara daring,” ujarnya.
Untuk durasi pembelajaran, Heriansyah menyebut jam belajar tidak akan dibuat penuh seperti pembelajaran tatap muka. Pengaturan akan disesuaikan dengan mata pelajaran dan kondisi masing-masing sekolah.
“Barangkali jam pelajarannya tidak full seperti tatap muka biasa. Itu nanti diatur berdasarkan kalender mata pelajaran yang ada di sekolah itu masing-masing,” pungkasnya. (*van)
