KUKAR: Persoalan penempatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) optimalisasi di Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) mendapat perhatian dari Komisi I Dewan perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kukar.
Sejumlah PPPK mengadu karena mendapatkan lokasi penempatan yang cukup jauh dari tempat tinggal mereka.
Kondisi tersebut dinilai cukup menyulitkan, terutama bagi mereka yang harus bekerja di kecamatan yang berbeda dan memiliki jarak cukup jauh dari domisili.
Anggota Komisi I DPRD Kukar, Desman Minang Endianto mengatakan, pihaknya menerima aduan dari para PPPK yang berharap penempatan kerja bisa mempertimbangkan kondisi keluarga maupun domisili.
Menurut Desman, persoalan tersebut cukup terlihat di beberapa wilayah. Misalnya, ada PPPK yang berdomisili di Tenggarong namun ditempatkan di Kenohan, Kota Bangun hingga Anggana. Hal serupa juga terjadi pada PPPK dari kecamatan lain yang justru ditempatkan di Tenggarong.
“Yang di Tenggarong ada yang di Kenohan, ada di Kota Bangun, ada di Anggana. Begitu juga terjadi beberapa kecamatan yang lain, misalnya ke Tenggarong,” ujarnya, Jumat (25/9/2026).
Ia memahami bahwa penempatan merupakan bagian dari proses pengangkatan PPPK. Namun, menurutnya, kondisi geografis Kukar juga perlu menjadi pertimbangan.
Kukar memiliki wilayah yang luas dengan sejumlah kecamatan yang jaraknya cukup jauh satu sama lain.
Karena itu, Desman berharap pemerintah pusat bisa melihat kondisi tersebut sebelum menetapkan penempatan.
“Kita minta penjelasan, kita minta harapan supaya ada penataan kembali. Ada regulasi yang diberikan sehingga mereka betul-betul merasa terfasilitasi dan merasa nyaman untuk bekerja,” katanya.
Desman mengatakan, jarak tempat kerja yang terlalu jauh juga dikhawatirkan bisa berdampak pada kehadiran pegawai. Sebab, ketika seorang PPPK harus menempuh perjalanan jauh setiap hari, tentu ada tantangan tersendiri yang harus dihadapi.
Ia menegaskan, persoalan ini bukan berarti PPPK tidak mau menerima konsekuensi dari proses pendaftaran. Namun, menurutnya, tetap harus ada ruang untuk mencari solusi agar penempatan bisa berjalan lebih baik.
“Ini bukan berarti persoalan konsekuensi dia mendaftar. Tidak. Tetapi saya yakin ada solusi yang harus diberikan oleh pemerintah, sehingga PPPK optimalisasi ini bisa bekerja dengan baik,” jelasnya.
Selain jarak penempatan, Desman juga menyinggung soal kondisi kesejahteraan PPPK. Menurutnya, persoalan pendapatan juga perlu diperhatikan karena para pegawai harus memenuhi kebutuhan sehari-hari, termasuk ketika ditempatkan jauh dari keluarga.
Karena itu, Komisi I DPRD Kukar berencana membawa persoalan tersebut ke pemerintah pusat. Desman menyebut pihaknya dijadwalkan berangkat ke Jakarta pada Rabu mendatang untuk menyampaikan aspirasi para PPPK.
“Mudah-mudahan saja ada penempatan yang sesuai, yang diharapkan oleh PPPK ratusan orang. Karena ini juga menyangkut keselamatan, kemudian kesejahteraan,” ungkapnya.
Mengenai jumlah PPPK yang akan ikut dalam keberangkatan ke Jakarta, Desman mengatakan hal tersebut diserahkan kepada para PPPK.
Mereka dipersilakan menentukan sendiri jumlah perwakilan yang akan ikut menyampaikan aspirasi.
“Nah, itu kita serahkan ke mereka. Mau ngikut berapa orang, silakan ke mereka,” pungkasnya. (Adv/Van)
