KUKAR : Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) bersama Forum Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (TJSP) Kukar resmi melakukan groundbreaking pembangunan Jalan Umum Masyarakat sepanjang 12,9 kilometer yang menghubungkan Desa Menamang Kiri, Kabupaten Kutai Kartanegara dengan Desa Senambah, Kecamatan Muara Bengkal, Kabupaten Kutai Timur. Acara peletakan batu pertama ini dilaksanakan pada Kamis (11/9/2025) sebagai wujud sinergi multipihak dalam mendukung pembangunan infrastruktur dasar bagi masyarakat.
Bupati Kukar Aulia Rahman Basri menegaskan bahwa pembangunan jalan bukan sekadar menghadirkan fasilitas fisik, melainkan sebuah intervensi sistemik yang strategis.
“Konektivitas adalah prasyarat utama dari konsep inclusive growth, di mana pertumbuhan ekonomi tidak hanya diukur dari angka-angka makro, tetapi juga dari sejauh mana manfaatnya bisa dirasakan langsung oleh masyarakat, khususnya mereka yang berada di wilayah terpinggirkan,” ujarnya.
Menurutnya, pembangunan jalan ini merupakan langkah nyata Pemkab Kukar dalam mendukung agenda nasional pengentasan kemiskinan ekstrem serta menjawab isu strategis regional mengenai pemerataan pembangunan wilayah. Lebih jauh, jalan sepanjang 12,9 kilometer ini diharapkan menjadi akses vital untuk meningkatkan mobilitas warga, memperluas ruang ekonomi, sekaligus memperkuat daya saing SDM di kawasan penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN).
Bupati Aulia menambahkan, meskipun Desa Senambah secara administratif berada di wilayah Kabupaten Kutai Timur, tetapi keberadaannya tetap menjadi bagian dari ekosistem kehidupan masyarakat Kukar.
“Kami hadir hari ini bukan sebagai pihak luar, melainkan sebagai mitra kemanusiaan, mitra pembangunan, dan mitra keberlanjutan. Inilah esensi dari filosofi kepemimpinan kami, yaitu menghadirkan kebaikan nyata di atas formalitas birokrasi,” tegasnya.
Ia juga menekankan bahwa kolaborasi pembangunan ini mencerminkan tata kelola berbasis pentahelix yang melibatkan pemerintah, dunia usaha, akademisi, masyarakat, dan media. Pola kerja sama seperti ini sejalan dengan arah kebijakan RPJPD 2025–2045 Tahap I: Penguatan Fondasi Transformasi, di mana konektivitas wilayah menjadi prioritas utama untuk membuka akses bagi pertumbuhan ekonomi inklusif.
“Semoga pembangunan jalan ini membawa berkah, kemudahan, dan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat. Kehadiran pemerintah daerah adalah untuk menjadi penyeimbang, fasilitator, sekaligus pemberi akses agar masyarakat benar-benar merasakan manfaat pembangunan,” harap Aulia.
Sementara itu, Kabid Bina Marga Dinas PU Kukar, Linda Juniarti, menjelaskan bahwa terdapat penyesuaian teknis dari rencana awal pembangunan. Titik awal yang sebelumnya sudah ditentukan harus bergeser sekitar 100 meter, setelah dilakukan kajian ulang bersama konsultan perencana.
“Dari total 12,9 kilometer, masih ada bagian yang belum memiliki badan jalan. Oleh karena itu, pemerintah daerah meminta pihak perusahaan yang tergabung dalam Forum TJSP untuk terlebih dahulu membuka badan jalan agar akses bisa terbuka sepenuhnya,” ungkap Linda.
Lebih lanjut, Linda menyampaikan bahwa lokasi groundbreaking di jalur Muara Kaman menuju Muara Bengkal akan dimulai di titik yang sudah disepakati bersama. Namun, terdapat tantangan teknis karena sebagian lahan yang dilalui berupa rawa sepanjang kurang lebih 2,5 kilometer.
“Jika dipaksakan masuk tanpa persiapan, bisa berbahaya karena kondisi rawa cukup dalam. Untungnya, perusahaan mitra memiliki peralatan lengkap untuk membantu, sehingga pembangunan jalan bisa dilaksanakan dengan aman,” jelasnya.
Tercatat ada lima perusahaan yang akan terlibat dalam tahap awal pembukaan akses jalan ini. Kehadiran sektor swasta melalui Forum TJSP menjadi bukti konkret bahwa pembangunan infrastruktur di Kukar tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi merupakan kerja bersama seluruh pemangku kepentingan.
Pembangunan jalan Menamang Kiri–Senambah sepanjang 12,9 kilometer ini diharapkan dapat menjadi jalur penghubung baru yang memperlancar distribusi hasil pertanian dan perkebunan, memudahkan mobilitas masyarakat, serta meningkatkan kualitas hidup warga.
Dengan kolaborasi ini, Pemkab Kukar optimistis proyek ini akan menjadi model pembangunan berbasis partisipasi multipihak yang berkelanjutan. (Adv/and)
