KUKAR: Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), Akhmad Akbar Haka Saputra, mendorong Taman Replika Kerajaan Nusantara dan Monumen Dunia di Kelurahan Panji, Kecamatan Tenggarong, segera memiliki pola pengelolaan yang jelas sehingga dapat dimanfaatkan secara optimal sebagai salah satu tujuan wisata masyarakat.
Dorongan tersebut disampaikan setelah pihaknya bersama pemerintah melakukan kunjungan ke lokasi beberapa waktu lalu.
Dari hasil peninjauan, Akbar menyebut pembangunan maupun penambahan fasilitas di kawasan taman miniatur tersebut sejauh ini banyak dilakukan melalui swadaya masyarakat dan bukan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Menurutnya, partisipasi masyarakat dalam mengembangkan kawasan tersebut cukup besar. Bahkan, warga secara bersama-sama melakukan patungan untuk menambah sejumlah elemen dan warna baru pada taman miniatur agar kawasan tersebut semakin menarik untuk dikunjungi.
“Yang kami lihat, ini memang murni swadaya masyarakat. Mereka patungan dan secara bersama-sama menambah beberapa bagian di taman miniatur tersebut,” ujarnya, Senin (29/9/2026).
Ia menilai tingginya antusiasme masyarakat menjadi salah satu alasan agar pemerintah tidak membiarkan potensi tersebut berjalan tanpa pengelolaan yang pasti.
Terlebih, meski belum dibuka secara resmi, kawasan taman miniatur itu disebut sudah cukup ramai dikunjungi masyarakat.
Karena itu, DPRD Kukar mendorong agar pengelolaan taman miniatur segera diarahkan kepada lembaga atau pihak yang memiliki kapasitas untuk mengelolanya.
Beberapa opsi yang dapat dipertimbangkan, kata Akhmad, di antaranya melalui kelompok sadar wisata (Pokdarwis), Karang Taruna, maupun kerja sama dengan pihak ketiga.
“Kita berharap segera ada pengelolaan, apakah nanti melalui Pokdarwis, Karang Taruna atau pihak ketiga. Yang penting kawasan ini bisa segera difungsikan dan masyarakat dapat menikmati keberadaannya,” jelasnya.
Akbar mengatakan, kejelasan pengelolaan juga diperlukan apabila nantinya kawasan tersebut menerapkan sistem retribusi.
Dengan mekanisme yang diatur secara resmi, aktivitas wisata di Taman Miniatur tidak hanya memberikan ruang rekreasi bagi masyarakat, tetapi juga berpotensi memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kukar.
Ia menambahkan, DPRD Kukar siap mendorong pemerintah daerah untuk menyiapkan regulasi yang diperlukan agar keberadaan taman miniatur tersebut memiliki dasar pengelolaan yang jelas.
Regulasi tersebut dapat berupa Peraturan Bupati (Perbup) maupun Peraturan Daerah (Perda), sesuai kebutuhan dan kewenangan yang berlaku.
“Harapannya segera ada aturan yang menjadi dasar pengelolaannya. Kalau sudah jelas, kita bisa dorong kerja sama dengan pihak ketiga atau pengelola lainnya sehingga taman miniatur ini benar-benar bisa difungsikan,” ungkapnya.
Menurutnya, tingginya kunjungan masyarakat sebelum kawasan tersebut dibuka secara resmi menunjukkan adanya potensi yang dapat dikembangkan.
Ia berharap potensi itu tidak berhenti pada pembangunan fisik hasil swadaya, tetapi dilanjutkan dengan sistem pengelolaan yang mampu menjaga kawasan sekaligus memberikan manfaat ekonomi.
“Kunjungan masyarakat sejauh ini cukup tinggi, padahal belum dibuka secara resmi. Jadi ini yang harus kita dorong bersama agar segera bisa dikelola dan dimanfaatkan secara maksimal,” pungkasnya. (Adv/Van)
