TENGGARONG- Sekretaris Daerah Kutai Kartanegara (Kukar) berharap Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) tidak menggunakan variabel kemiskinan sebagai salah satu pertimbangan dalam menentukan besaran Alokasi Dana Desa (ADD) yang diterima oleh desa-desa.
Langkah ini diambil untuk memastikan bahwa kemiskinan tidak dijadikan semacam ‘komoditas’ dan diharapkan dapat diatasi di tahun-tahun mendatang.
Hal ini ia ungkapkan pada acara FGD Padu Serasi Data DTKS, Selasa (5/12/2023).
Sunggono menjelaskan bahwa variabel yang menjadi dasar dalam penentuan dana ADD untuk desa meliputi luas wilayah, jumlah penduduk, infrastruktur, jumlah orang miskin, dan faktor lainnya.
“Penurunan Angka kemiskinan akan menjadi tolok ukur prestasi atau kinerja bagi camat, kepala desa, dan lurah pada tahun 2024,” ujar Sunggono.
Lebih lanjut, Sunggono menjelaskan bahwa perlu ada perjanjian kinerja antara camat dengan kepala daerah atau sekretaris daerah. Hal ini diperlukan karena keprihatinan atas masalah kemiskinan yang tidak dapat sepenuhnya ditangani oleh kepala daerah.
“Meskipun kita telah mengalokasikan dana yang besar untuk mengatasi kemiskinan, angka penurunan kemiskinan hanya sedikit, dari 7,9 persen menjadi 7,6 persen, meski anggaran untuk penanggulangan kemiskinan mencapai Rp 438 miliar pada tahun 2022,” terangnya.
Sunggono juga menekankan bahwa penting bagi semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk memastikan bahwa semua program penanggulangan kemiskinan didasarkan pada data DTKS, meskipun belum semua OPD menerapkannya.
“Harapannya, ke depan, angka kemiskinan di Kukar semakin menurun, dan kesejahteraan masyarakat semakin meningkat,” tandasnya.(dk1)
