Scroll untuk baca artikel
Example 325x300
Example floating
Example floating
Example 728x250
KUTAI KARTANEGARA

Kas Daerah Baru 30 Persen, Pemkab Kukar Kendalikan Belanja Secara Bertahap

249
×

Kas Daerah Baru 30 Persen, Pemkab Kukar Kendalikan Belanja Secara Bertahap

Share this article
Bupati Kukar, Aulia Rahman Basri. (Irvan/dutakaltimnews.com)
Bupati Kukar, Aulia Rahman Basri. (Irvan/dutakaltimnews.com)
Example 468x60

KUKAR: Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara (Kukar) menerapkan pola pengelolaan keuangan daerah pada tahun 2026. Kebijakan tersebut dilakukan sebagai upaya menjaga stabilitas anggaran sekaligus mencegah munculnya utang daerah di akhir tahun.

Bupati Kukar, Aulia Rahman Basri, menjelaskan bahwa pendekatan belanja daerah tahun ini berbeda dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

“Kalau tahun ini kita tidak bicara prospektif, tetapi retrospektif. Artinya uangnya ada dulu di kas daerah, baru kita rilis belanjanya,” ujarnya, Rabu (10/6/2026).

Menurutnya, hingga saat ini realisasi penerimaan yang masuk ke kas daerah baru berkisar antara 26 hingga 30 persen dari total Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kukar. Kondisi tersebut menjadi dasar bagi pemerintah daerah bersama DPRD untuk mengambil langkah pengendalian belanja.

Pemkab dan DPRD Kukar pun sepakat bahwa pelaksanaan kegiatan sementara disesuaikan dengan kemampuan kas daerah yang tersedia, yakni sekitar 30 persen.

“Nah tentunya 30 persen ini sudah terkurangi dengan belanja-belanja rutin. Sisanya yang kita persiapkan untuk belanja kegiatan maupun proyek-proyek yang akan dilaksanakan,” jelasnya.

Meski melakukan pengendalian anggaran, Aulia memastikan berbagai program yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat tetap menjadi prioritas dan telah dialokasikan secara khusus agar tidak terganggu.

Beberapa program yang telah disiapkan anggarannya antara lain pembayaran BPJS Kesehatan untuk mendukung layanan berobat gratis cukup menggunakan KTP, program BOS Kabupaten (Boskab), Boskab Afirmasi, bantuan perlengkapan sekolah bagi siswa menjelang tahun ajaran baru, hingga dana RT.

“Belanja untuk kepentingan masyarakat sudah kami poskan tersendiri. Jadi program-program penting seperti BPJS Kesehatan, kebutuhan sekolah, sampai dana RT sudah kami siapkan agar tetap berjalan,” tegasnya.

Aulia menambahkan, langkah pengendalian belanja tersebut merupakan bagian dari upaya Pemkab Kukar menjaga kesehatan fiskal daerah.

“Kita berusaha mengendalikan belanja ini sehingga di akhir tahun tidak menimbulkan utang seperti tahun-tahun sebelumnya,” pungkasnya. (*van)

Example 300250
Example 120x600

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *