KUKAR: Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) melantik sebanyak 124 pejabat yang terdiri dari Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator, Pengawas, dan Fungsional di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kukar, bertepat di Pendopo Odah Etam Tenggarong Pada Jumat (6/2/2026).
Pelantikan tersebut dipimpin langsung oleh Bupati Kukar, Aulia Rahman Basri, sebagai bagian dari upaya penyegaran birokrasi melalui mutasi dan rotasi jabatan di lingkungan pemerintahan daerah.
Adapun Pejabat Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dr. Martina Yulianti Staf Ahli Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah, Heriansyah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, M. Ridha Darmawan Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan, Rinda Desianti Kepala Dinas Sosial, Bahari Joko Susilo Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah,
Maman Setiawan Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Muhammad Taufik Kepala Dinas Perkebunan, Taufik Alfian Noor Staf Ahli Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah, Ahmad Taufik Hidayat Asisten Pemerintahan dan Sejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah, Sukojto Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah.
Bupati Aulia, menyampaikan bahwa proses peremajaan organisasi melalui mutasi dan rotasi merupakan hal yang lumrah dalam tata kelola pemerintahan daerah.
“Hari ini kita melaksanakan pelantikan pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator, pejabat pengawas, serta pejabat fungsional di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kukar. Proses peremajaan melalui mutasi dan rotasi merupakan hal yang biasa dalam organisasi pemerintahan daerah,” ujarnya.
Ia berharap, dengan semangat baru yang dibawa para pejabat yang dilantik, implementasi visi besar Kukar Idaman Terbaik periode 2025–2030 dapat berjalan dengan baik dan optimal.
“Rotasi jabatan diharapkan mampu menumbuhkan semangat baru dan meningkatkan energi kerja. Jika seseorang terlalu lama berada di satu posisi, akan muncul zona nyaman yang dapat menyebabkan kinerja tidak lagi maksimal,” jelasnya.
Terkait masih adanya sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) yang belum terisi secara definitif, Aulia menegaskan bahwa pengisiannya akan dilakukan melalui mekanisme seleksi terbuka. Dalam waktu dekat, pemerintah daerah akan membentuk panitia seleksi untuk mengisi jabatan-jabatan kosong tersebut.
“Meskipun manajemen talenta sudah mulai diimplementasikan, namun belum sepenuhnya utuh. Oleh karena itu, seleksi terbuka tetap harus dilakukan, dan diharapkan dapat diselesaikan dalam waktu tidak lebih dari satu bulan,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kukar, Heriansyah menyampaikan komitmennya untuk segera melakukan konsolidasi internal dalam menjalankan amanah jabatan yang diberikan.
“Langkah pertama yang akan kami lakukan adalah konsolidasi internal. Amanah dan tugas yang disampaikan oleh Bupati harus dijalankan oleh tim yang solid dan memiliki semangat kerja yang sama,” ujarnya.
Heriansyah juga menekankan pentingnya pendekatan berbasis data dalam manajemen pemerintahan, khususnya dalam sektor pendidikan dan pembangunan sumber daya manusia.
“Seperti yang disampaikan Peter Drucker, inti dari manajemen adalah manusia. Karena itu, kita harus bekerja berbasis data, bukan sekadar perkiraan, baik terkait kondisi infrastruktur maupun kualitas SDM,” katanya.
Ia menambahkan, tantangan terbesar ke depan bukan hanya pada pembangunan fisik, tetapi pada upaya mengubah dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
“Bagaimana menciptakan SDM unggul, menurunkan angka putus sekolah, serta menyiapkan SDM yang kompeten, berintegritas, dan berdaya saing di era industri 4.0, menjadi fokus utama ke depan,” pungkasnya. (*van)
