BALIKPAPAN: Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia, Dr. Hanif Faisol Nurofiq, meninjau langsung sejumlah wilayah di Kota Balikpapan, untuk melihat kondisi pengelolaan sampah di lapangan. Kunjungan ini dilakukan dalam rangka evaluasi nasional pengelolaan sampah, sekaligus verifikasi calon penerima penghargaan Adipura.
Dimulai dari Kampung Pinisi di Jalan Jenderal Sudirman, Kelurahan Klandasan Ilir, Kecamatan Balikpapan Kota, dilanjutkan peninjauan ke Pasar Baru. Selanjutnya, Menteri LH mengunjungi Kampung Bungas di Jalan Ahmad Yani, Kelurahan Gunung Sari Ilir, Kecamatan Balikpapan Tengah, serta Pasar Pandansari di Kelurahan Marga Sari, Kecamatan Balikpapan Barat.
Hanif menyampaikan, kedatangannya ke Balikpapan merupakan bagian dari tindak lanjut arahan Presiden RI Prabowo Subianto, yang menempatkan persoalan sampah sebagai isu nasional prioritas. Selama satu tahun terakhir, Kementerian Lingkungan Hidup melakukan pemantauan secara menyeluruh terhadap pengelolaan sampah di daerah.
“Pada Desember lalu kami melakukan evaluasi akhir, kemudian Januari dilakukan review penilaian di seluruh kabupaten dan kota. Dari 514 daerah, sebanyak 471 kabupaten/kota yang dinilai, di luar Papua,” ujar Hanif.
Berdasarkan penilaian sementara, hanya empat daerah yang memperoleh nilai di atas 75 dan berpotensi meraih predikat Adipura, yakni Surabaya, Balikpapan, Bontang, dan Kabupaten Ciamis. Meski demikian, Hanif menegaskan bahwa seluruh kandidat masih harus melalui verifikasi lapangan agar penilaian benar-benar objektif.
“Secara visual, di Balikpapan kami masih melihat banyak hal yang perlu diperbaiki, terutama pengelolaan sampah di kawasan permukiman. Penilaian harus diverifikasi agar tidak menimbulkan keberatan di kemudian hari,” jelasnya.
Hanif mengaku sengaja tidak meminta pengawalan dari Pemerintah Kota Balikpapan saat melakukan kunjungan. Ia memilih turun langsung ke lapangan untuk berdialog dengan masyarakat dan melihat kondisi sebenarnya.
“Jalan-jalan besar memang bagus, tetapi di permukiman masih banyak yang perlu dibenahi. Sungai-sungai juga belum ramah lingkungan. Semua ini akan memengaruhi penilaian akhir,” katanya.
Ia mengungkapkan, dari 471 kabupaten/kota yang dinilai, hanya empat daerah berpotensi meraih Adipura, sementara 29 daerah masuk kategori kota bersertifikat. Sisanya, hampir 400 daerah masih tergolong kota kotor.
“Kita sebenarnya sedang berada dalam kondisi darurat sampah. Presiden menggerakkan Gerakan Nasional Indonesia Asri, dan kami mendukungnya melalui kehadiran langsung di daerah,” tegas Hanif.
Ketika dialog bersama warga, Menteri mencatat Kampung Bungas sebagai salah satu wilayah yang relatif telah menjalankan pengelolaan sampah dengan baik. Namun secara umum, sebagian besar kawasan yang dikunjungi masih belum menerapkan pemilahan sampah dan pengelolaan lingkungan yang memadai.
“Jadi belum ada pemilahan sampah, dan lingkungan masih belum terkelola dengan baik. Temuan ini mungkin berpotensi mengoreksi nilai yang sebelumnya diberikan oleh tim penilai,” ungkapnya.
Menteri Lingkungan Hidup berjalan menyusuri sejumlah tempat yang menjadi lokasi kunjungan lapangan. Bahkan, Menteri menyapa dan bertanya langsung mengenai sampah di wilayah tersebut.(las)
