KUKAR : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kutai Kartanegara kembali menunjukkan komitmennya dalam mendampingi sekolah menyesuaikan regulasi baru. Bertempat di Hotel Grand Fatma Tenggarong, Sabtu (10/5/2025), sebanyak 206 kepala sekolah jenjang SMP dari 20 kecamatan mengikuti kegiatan sosialisasi Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) dan penulisan ijazah.
Plt. Kabid Pendidikan SMP Disdikbud Kukar, Emy Rosana Saleh, menjelaskan bahwa kegiatan ini bertujuan memberikan pemahaman menyeluruh kepada para kepala sekolah mengenai perubahan-perubahan penting dalam SPMB dan regulasi baru penulisan ijazah tahun 2025.
“Sosialisasi ini sangat penting karena baik SPMB maupun penulisan ijazah mengalami perubahan signifikan. Kami ingin kepala sekolah tidak hanya mengetahui, tapi benar-benar memahami konteks dan dasar regulasinya,” ujar Emy.
Ia mengungkapkan bahwa penyatuan dua agenda ini dilakukan karena efisiensi anggaran, mengingat kegiatan biasanya dilaksanakan di Gedung Serbaguna Dinas Pendidikan. Namun, karena keterbatasan fasilitas dan pembiayaan, akhirnya digabung dalam satu hari penuh.
Proses persiapan kegiatan ini pun cukup panjang. Disdikbud Kukar harus berkoordinasi dengan tiga bidang, yakni TK/PAUD, SD, dan SMP, agar kuota siswa baru dari masing-masing sekolah dapat disesuaikan dan disahkan melalui satu SK. Hal ini juga melibatkan Diskominfo karena integrasi data dengan dapodik masih menjadi tantangan.
“Kami tidak ingin menyampaikan sesuatu yang belum final. Maka dari itu, semua proses harus matang sebelum disampaikan ke sekolah. Termasuk soal kuota, tidak boleh melebihi SK yang telah ditetapkan,” tegas Emy.
Hari itu juga, para peserta mendapatkan penjelasan langsung dari Bu Sukma terkait teknis SPMB serta dari Ibu Rita Zahra dari BPMP Kalimantan Timur mengenai tata cara penulisan ijazah yang baru. Salah satu fokusnya adalah mencegah potensi pemalsuan ijazah yang marak terjadi.
Melalui kegiatan ini, diharapkan seluruh sekolah dapat menjalankan SPMB dan penulisan ijazah sesuai dengan ketentuan, serta meminimalisir kesalahan administratif yang bisa berdampak hukum. Sosialisasi ini menjadi momentum penting untuk menata ulang sistem pendidikan yang lebih akuntabel dan transparan di Kutai Kartanegara. (Adv/dk)
