KUKAR: Tambak di Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) kini tidak lagi dimanfaatkan secara maksimal oleh masyarakat. Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kukar mencatat sekitar 40 persen kawasan tambak di daerah tersebut berada dalam kondisi tidak produktif bahkan terlantar akibat berbagai persoalan, mulai dari tingginya biaya perawatan hingga dampak perubahan iklim.
Kepala DKP Kukar, Muslik mengatakan berdasarkan data pemetaan terakhir sejak 2021, total luasan tambak di Kukar mencapai sekitar 76 ribu hektare. Namun hampir separuhnya kini tidak lagi aktif dikelola masyarakat.
“Kalau catatan terakhir kami, luasan tambak di Kukar itu kurang lebih 76 ribu hektare dan hampir 40 persennya tidak produktif atau terlantar,” ujarnya, Rabu (13/5/2026).
Menurut Muslik, sebagian besar kawasan tambak berada di wilayah Delta Mahakam yang masuk kawasan kehutanan. Hal itu membuat pemerintah daerah terbatas dalam melakukan pembangunan fisik karena harus menyesuaikan aturan kawasan hutan produksi dan kewenangan lintas instansi.
“Tambak kita banyak berada di kawasan hutan produksi. Karena itu kami tidak bisa sembarangan melakukan kegiatan fisik di sana. Kewenangannya juga berkaitan dengan Dinas Kehutanan dan KPHP Delta Mahakam,” jelasnya.
Selain persoalan regulasi, biaya operasional tambak yang tinggi juga membuat banyak masyarakat memilih meninggalkan lahan budidaya mereka. Kondisi tersebut diperparah dengan dampak pemanasan global yang menyebabkan air pasang semakin tinggi di kawasan pesisir Delta Mahakam.
“Untuk peninggian tanggul misalnya, itu butuh biaya besar. Air pasang sekarang semakin tinggi dan itu nyata dirasakan masyarakat tambak,” katanya.
Sebagai upaya menghidupkan kembali tambak yang terbengkalai, DKP Kukar mulai mendorong budidaya rumput laut sebagai alternatif usaha yang dinilai lebih adaptif terhadap kondisi lingkungan pesisir.
“Kalau rumput laut, tambaknya bocor atau tanggulnya rusak tidak terlalu berpengaruh. Berbeda dengan budidaya ikan atau udang,” ucapnya.
Selain itu, DKP Kukar juga mulai memantau pengembangan budidaya ikan kerapu yang dilakukan masyarakat di Desa Sepatin. Komoditas tersebut dinilai memiliki peluang pasar ekspor meski saat ini masih dalam tahap uji coba dan kajian ekonomi.
“Kami masih melihat dulu potensi budidayanya. Kalau memang menjanjikan dan masyarakat antusias, tentu akan kami fasilitasi untuk pengembangannya,” ujarnya.
Di sisi lain, DKP Kukar tengah menyiapkan kerja sama dengan Universitas Hasanuddin (Unhas) untuk pendampingan pengelolaan tambak agar beralih dari pola tradisional menuju semi intensif.
“Rencananya ada pendampingan dari Unhas untuk mendorong tambak yang lebih terawat dan produktif meski luas lahannya tidak besar,” katanya.
Muslik menambahkan, pemerintah daerah bersama DLHK saat ini juga sedang menyusun dokumen Integrated Area Development (IAD) sebagai dasar agar program pembangunan daerah dapat masuk dan dijalankan di kawasan Delta Mahakam.
“Kalau dokumen itu selesai, nanti program daerah akan lebih leluasa masuk ke kawasan tambak di Delta Mahakam,” pungkasnya. (*van)
