KUKAR : Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara (Kukar) menyampaikan tanggapan terhadap Pemandangan Umum (PU) yang disampaikan oleh dua fraksi di DPRD Kukar pada Rapat Paripurna Ke-17 Masa Sidang III, yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Kukar, Junadi, Selasa (1/7/2025) di ruang rapat Paripurna DPRD Kukar.
Pada kesempatan tersebut, Wakil Bupati Kukar, Rendi Solihin, memberikan penjelasan terkait Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) pada APBD 2024. Menurut Rendi, Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara menyambut baik saran dan masukan dari Fraksi Golkar dan Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) – Partai Keadilan Sejahtera (PKS) terkait masalah tersebut.
Rendi menyampaikan, Pemkab Kukar memberikan penghargaan yang tinggi terhadap saran dan dukungan dari Fraksi Golkar.
“Terkait adanya SILPA, Pemkab Kutai Kartanegara akan menggunakannya untuk mendukung program dan kegiatan yang berorientasi pada visi dan misi daerah, dengan selalu melibatkan stakeholder terkait dan memperhatikan aspirasi masyarakat,” ujar Rendi.
Ia juga mengakui bahwa ada beberapa program yang belum terlaksana secara optimal. Untuk itu, Pemkab Kukar akan memperketat pengawasan dan evaluasi terhadap perangkat daerah untuk memaksimalkan serapan anggaran, menjaga kualitas pembangunan, serta mengoptimalkan pengawasan dari Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP).
Selanjutnya, Rendi juga memberikan apresiasi kepada Fraksi PKB dan PKS atas pemandangan umum yang disampaikan. Terkait dengan besar SILPA 2024, Rendi menjelaskan bahwa jumlah SILPA yang tinggi bukan hanya disebabkan oleh rendahnya serapan anggaran, namun juga akibat adanya kegiatan-kegiatan yang bersifat earmark dari Pemerintah Pusat yang alokasinya terjadi pada akhir tahun, serta adanya perubahan mekanisme penyaluran dana transfer daerah.
“Beberapa alokasi anggaran yang bersumber dari dana transfer pusat baru dapat disalurkan di akhir tahun anggaran, sehingga tidak cukup waktu untuk pelaksanaan. Selain itu, adanya perubahan mekanisme penyaluran dana kurang bayar atau dana reguler turut mempengaruhi komposisi SILPA tahun 2024,” terang Rendi.
Rendi menegaskan bahwa SILPA yang terkumpul pada tahun 2024 akan dioptimalkan pada pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025, dengan fokus pada upaya menekan angka kemiskinan, serta peningkatan kualitas infrastruktur jalan, kesehatan, dan pendidikan di Kabupaten Kutai Kartanegara.
“Pengelolaan anggaran akan kami prioritaskan untuk mendukung kesejahteraan masyarakat, terutama dalam sektor-sektor yang paling dibutuhkan oleh masyarakat,” jelasnya.
Dengan demikian, Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara berkomitmen untuk terus mengoptimalkan pengelolaan keuangan daerah agar dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. (Adv/dk).
