KUKAR : Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) memastikan program bantuan seragam dan perlengkapan sekolah gratis melalui Dana Operasional Sekolah Kabupaten (BOSKAB) segera berjalan. Kebijakan ini diharapkan mampu mengurangi beban biaya pendidikan sekaligus menjamin kesetaraan fasilitas bagi seluruh siswa.
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kukar, Thauhid Afrilian Noor, menegaskan bahwa revisi Peraturan Bupati (Perbup) sedang dipercepat agar sekolah memiliki landasan hukum dalam penganggaran. Menurutnya, aturan tersebut sangat penting agar pelaksanaan program bisa berlangsung transparan dan tidak menimbulkan keraguan.
“Perbup revisi akan menjadi dasar agar sekolah tidak ragu menggunakan BOSKAB untuk belanja seragam dan perlengkapan. Jadi, semuanya jelas dan akuntabel,” ucapnya, Kamis (28/8/2025).
Program ini mencakup seluruh jenjang, mulai PAUD, SD, hingga SMP. Setiap siswa akan menerima paket perlengkapan standar seperti seragam merah putih, seragam pramuka, pakaian olahraga, sepatu, tas, hingga alat tulis. Khusus untuk SD, nilai bantuan diperkirakan mencapai Rp1,5 juta per siswa.
Thauhid juga menanggapi munculnya kebingungan di beberapa sekolah setelah menerima surat edaran sebelum petunjuk teknis (juknis) resmi dikeluarkan. Ia meminta pihak sekolah menunggu juknis agar tidak salah langkah.
“Edaran itu sifatnya hanya pemberitahuan awal. Jangan dijadikan dasar untuk pembelian. Semua harus menunggu juknis resmi,” jelasnya.
Selain itu, Disdikbud menegaskan tidak akan mentolerir adanya pungutan tambahan yang memberatkan orang tua. Bahkan, bagi wali murid yang sudah lebih dulu membeli perlengkapan sekolah, dana bisa diganti dengan syarat bukti pembelian lengkap dan sesuai ketentuan.
Transparansi penggunaan anggaran juga menjadi prioritas utama. Thauhid menekankan agar sekolah melaporkan pembelian sesuai harga riil. “Kami tidak ingin ada laporan fiktif atau mark-up harga. Semua akan diawasi ketat,” tegasnya.
Dengan hadirnya program ini, pemerintah daerah berharap seluruh siswa di Kukar bisa memulai tahun ajaran baru dengan perlengkapan yang layak tanpa membebani keluarga. “Kami ingin memastikan tidak ada anak yang tertinggal hanya karena keterbatasan biaya,” pungkas Thauhid. (Adv/and)
