KUKAR : Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) menggelar monitoring dan rapat koordinasi Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) guna mengendalikan inflasi serta menciptakan kondisi yang kondusif menjelang Hari Raya Idul Fitri. Kegiatan ini berlangsung di ruang rapat Bappeda Kukar pada Selasa (25/3/2025).
Rapat dipimpin oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kukar, Sunggono, dan dihadiri oleh Wakil Ketua III DPRD Kukar Aini Farida, Kepala Bulog Cabang Samarinda, Sekretaris TPID Kukar Ahyani Fadianur Diani, serta jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.
Sunggono menjelaskan bahwa High Level Meeting ini merupakan tindak lanjut dari TPID untuk memastikan stabilitas harga bahan pokok dan penting (bapokting).
“Langkah-langkah yang dilakukan mencakup pengecekan harga di pasar, pemantauan distribusi, serta analisis data dari TPID Provinsi dan Bank Indonesia.” ungkapnya.
Dari hasil pemantauan, beberapa komoditas seperti ayam potong, cabai, dan daging menunjukkan harga yang fluktuatif. Sementara itu, harga sayur-mayur relatif stabil, sedangkan beras mengalami sedikit kenaikan, terutama pada bawang merah dan bawang putih.
Sunggono menegaskan bahwa TPID Kukar bekerja sama dengan berbagai pihak untuk memastikan tidak terjadi lonjakan harga yang tidak terkendali. Salah satu strategi yang diterapkan adalah menempatkan pegawai TPID di 12 dari 20 kecamatan untuk memantau harga bahan pokok secara harian.
“Jika ditemukan indikasi kenaikan harga yang signifikan, tim akan segera mencari penyebabnya dan mengambil langkah mitigasi yang diperlukan.” jelasnya.
Namun, pengendalian inflasi tidak hanya bergantung pada kondisi pasar lokal. Faktor makroekonomi, kebijakan nasional, serta kecenderungan pasar regional juga menjadi pertimbangan dalam menentukan kebijakan pengendalian harga di Kukar.
Dalam rapat tersebut, Sunggono juga menekankan peran Kukar sebagai pemasok utama beras di Kalimantan Timur, yang mencapai 40% dari total kebutuhan provinsi. Namun, masuknya beras impor dengan harga lebih rendah dapat mengancam daya saing petani lokal.
Oleh karena itu, ia menekankan pentingnya perlindungan dari pemerintah provinsi terhadap produksi beras daerah agar petani lokal tetap bisa bersaing.
Pemkab Kukar juga terus berupaya meningkatkan produksi pertanian melalui pemetaan wilayah potensial berbasis kawasan. Saat ini, program pengembangan pertanian sudah memasuki tahap kedua dengan ekspansi ke Marangkayu dan Kota Bangun.
“Diharapkan, hingga akhir periode RKPJ 2026, program ini dapat berjalan sesuai target dan memperkuat ketahanan pangan daerah.” tandasnya (adv/dk)
