KUKAR: Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) menempatkan pembangunan infrastruktur jalan sebagai prioritas utama, dalam rencana pembangunan daerah tahun 2027.
Fokus tersebut diarahkan untuk memperkuat konektivitas antar kecamatan, memperlancar distribusi hasil produksi masyarakat, serta meningkatkan akses menuju fasilitas pelayanan publik.
Hal tersebut disampaikan Bupati Kukar usai mengikuti Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kukar Tahun 2027, bertepat di Aula Lantai satu Kantor BAPPEDA Kukar, Senin (20/4/2026).
Menurutnya, pembangunan infrastruktur harus didasarkan pada kerangka kebijakan yang jelas agar pelaksanaannya merata dan tidak menimbulkan ketimpangan antarwilayah.
“Kalau kita bicara infrastruktur, maka ini harus dinaungi dalam kerangka kebijakan dulu. Karena kita tidak menginginkan ketika tidak ada perwakilan di suatu tempat, maka itu tidak tersampaikan, sehingga ini ketinggalan,” ujarnya.
Ia menjelaskan, Dinas Pekerjaan Umum (PU) akan menjalankan pembangunan berdasarkan skala prioritas yang terukur. Salah satu target utama adalah menghubungkan seluruh ibu kota kecamatan di Kukar.
Saat ini, masih terdapat dua kecamatan yang belum terhubung dengan 18 kecamatan lainnya, yakni Ibu Kota Kecamatan Muara Muntai dan Muara Wis.
“Kita ingin menghubungkan antar kecamatan. Ibu kota kecamatan di 20 kecamatan Kabupaten Kukar ini harus terhubung. Sekarang ada dua kecamatan yang belum terhubung, yaitu Muara Muntai dan Muara Wis dengan 18 kecamatan lainnya,” jelasnya.
Selain konektivitas antarwilayah, pembangunan jalan juga difokuskan untuk mendukung aktivitas ekonomi masyarakat, terutama akses dari sentra pertanian dan peternakan menuju pasar.
Menurut Bupati, jalan yang baik akan mempermudah petani dan peternak dalam mendistribusikan hasil produksinya sehingga berdampak langsung pada peningkatan ekonomi masyarakat.
“Kedua, kita ingin memastikan jalan ini menjawab permasalahan dari sumber-sumber produksi misalnya dari pusat pertanian, dari pusat peternakan itu ke pasar tempat mereka bisa menjual hasil-hasil pertanian dan peternakan itu sendiri,” katanya.
Tak hanya itu, akses menuju fasilitas pelayanan umum seperti puskesmas, sekolah, rumah ibadah, hingga jalan lingkungan di kawasan permukiman warga juga menjadi perhatian pemerintah daerah.
Pemerintah juga berkomitmen menyelesaikan ruas-ruas jalan yang belum rampung, termasuk akses dari desa menuju jalan poros utama agar mobilitas masyarakat semakin lancar.
“Selanjutnya juga jalan lingkungan yang ada di tengah-tengah masyarakat itu juga bisa berjalan dengan baik. Jalan-jalan yang belum terselesaikan juga akan kita selesaikan, termasuk jalan dari desa menuju jalan poros,” tegasnya.
Dengan adanya arah kebijakan yang jelas, pemerintah berharap tidak lagi muncul perdebatan mengenai pemerataan pembangunan antarwilayah, karena seluruh pembangunan akan mengacu pada prioritas dan kebutuhan yang terukur.
“Kita tinggal melihat apakah pemerintah daerah hari ini konsisten dengan kebijakan yang diambil,” pungkasnya. (*van)
