KUKAR : Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) menggelar Forum Kemitraan Pengelolaan Kerja Sama Fasilitas Kesehatan bersama para pemangku kepentingan, bertempat di Ruang Rapat Sekda Kukar pada Senin (19/5/2025).
Forum ini menjadi ruang strategis untuk mengevaluasi dan memperkuat sinergi dalam pelayanan kesehatan, khususnya terkait kebijakan dan pelaksanaan program BPJS Kesehatan.
Sekretaris Daerah Kukar, Sunggono, menyampaikan bahwa forum tersebut membahas banyak hal penting seputar pelayanan kesehatan. “Hari ini kami menggelar forum yang membahas kepentingan pelayanan kesehatan, khususnya terkait kebijakan BPJS. Banyak masukan disampaikan dari OPD terkait kebijakan yang sedang dan akan berjalan,” ujarnya.
Sunggono juga memaparkan bahwa Kukar telah mencapai cakupan Universal Health Coverage (UHC) lebih dari 100 persen. Hal ini disebabkan oleh pertambahan penduduk yang terus terjadi, sementara pemerintah daerah tetap menjamin seluruh warga dalam kepesertaan BPJS.
“Kalau dulu penduduk tercatat 800 ribu, sekarang sudah lebih. Tapi semua tetap tercover BPJS,” katanya.
Meski demikian, terdapat sejumlah tantangan. Salah satunya adalah keterbatasan jenis layanan yang ditanggung BPJS karena mengikuti kebijakan dari pemerintah pusat.
“Tidak semua penyakit ditanggung. Ini harus kita sampaikan kepada masyarakat agar tidak timbul salah persepsi,” terang Sunggono.
Komitmen Kukar untuk memberikan layanan berobat gratis tetap dijaga. Cukup dengan menunjukkan KTP, masyarakat sudah bisa mendapatkan layanan kesehatan.
“Alhamdulillah ini sudah berjalan dan menjadi kebanggaan kita bersama,” tambahnya.
Forum juga membahas isu antrean layanan BPJS yang panjang, khususnya karena kurangnya pemanfaatan sistem pendaftaran online. “Kalau sudah daftar online dan jadwalnya pukul 12, tidak perlu datang pagi. Tapi banyak yang datang langsung tanpa daftar, akhirnya antre panjang,” jelasnya.
Pemerintah mendorong ASN dan masyarakat umum untuk menggunakan aplikasi online yang tersedia. Langkah ini diharapkan dapat mengurangi penumpukan pasien dan meningkatkan efisiensi pelayanan.
“Ini soal perubahan kebiasaan, dan kami terus edukasi agar masyarakat terbiasa,” kata Sunggono.
Ia menambahkan, bahwa penting adanya sosialisasi terkait perubahan kebijakan BPJS, terutama penghapusan sekitar 140 jenis layanan dari cakupan. “Jangan sampai masyarakat mengira program gratis tidak berjalan, padahal memang ada batasan dari pusat. Transparansi dan edukasi jadi kunci,” tutupnya. (Adv/dk)
