KUKAR: Pemadaman listrik bergilir di Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) kian memicu kekesalan masyarakat dan Aliansi Ormas Tiga Daerah. Tak hanya mempertanyakan penyebab pemadaman yang dinilai tidak transparan, mereka juga menyoroti dampaknya terhadap masyarakat, mulai dari kerusakan peralatan elektronik hingga kerugian yang dialami pelaku usaha.
Sebagai bentuk protes dan tuntutan atas kejelasan persoalan tersebut, Aliansi Ormas Tiga Daerah mendatangi Kantor PLN ULP Tenggarong, Selasa (27/10/2026), untuk meminta penjelasan langsung terkait penyebab pemadaman listrik bergilir yang terus dikeluhkan masyarakat.
Ketua Harian Aliansi Ormas Tiga Daerah yang terdiri dari Remaong Koetai Berdjaya, Remaong Kutai Menamang, dan Kayuh Baimbai, Moch Saddam Jordi, mengatakan kedatangan mereka merupakan bentuk penyampaian aspirasi masyarakat yang terdampak pemadaman berulang.
Ia mempertanyakan alasan PLN menetapkan jadwal pemadaman berdasarkan waktu dan wilayah tertentu, tetapi tidak memberikan penjelasan teknis yang memadai mengenai gangguan yang terjadi. Menurutnya, masyarakat berhak mengetahui sumber masalah serta pekerjaan perbaikan yang dilakukan.
“Kami ingin menanyakan langsung kepada pihak manajer PLN Kukar. Jaringan mana yang rusak, apa yang diperbaiki, dan mengapa mereka bisa menentukan jam pemadaman serta wilayah yang terdampak? Hal-hal seperti ini seharusnya bisa dijelaskan dengan terang kepada masyarakat,” ujarnya.
Ia menilai jawaban yang diterima saat pertemuan belum menjawab keresahan warga. Bahkan, informasi mengenai penyebab gangguan dan kepastian pemulihan listrik disebut masih mengacu pada kewenangan manajemen di tingkat lebih tinggi.
Ia juga menyoroti dampak pemadaman terhadap rumah tangga. Ia menyebut adanya keluhan masyarakat mengenai kerusakan instalasi listrik dan peralatan elektronik yang diduga berkaitan dengan gangguan pasokan listrik. Karena itu, ia meminta persoalan tersebut tidak diabaikan dan perlu mendapat tindak lanjut.
Ia mengimbau masyarakat yang mengalami kerusakan untuk mendokumentasikan kondisi barang melalui foto atau video serta menyimpan bukti pendukung. Warga juga dapat menempuh jalur pelaporan kepada pihak berwenang agar kerugian yang dialami bisa ditindaklanjuti sesuai prosedur.
Ia turut mempertanyakan kondisi kelistrikan Kukar yang memiliki sumber daya batu bara dan fasilitas pembangkit listrik. Menurutnya, keadaan tersebut membuat masyarakat semakin membutuhkan penjelasan yang masuk akal mengenai penyebab pemadaman berulang.
Ia menegaskan pihaknya akan mempertimbangkan langkah lanjutan apabila PLN belum memberikan penjelasan yang memuaskan. Baginya, persoalan utama bukan sekadar listrik padam, melainkan kepastian informasi dan solusi bagi masyarakat yang terkena dampaknya.
“Kami ingin mendapatkan jawaban sampai persoalan ini benar-benar jelas. Kalau belum ada penjelasan dan solusi yang bisa diterima, kami akan mempertimbangkan langkah berikutnya,” tegasnya.
Keluhan serupa disampaikan Ketua Komunitas Barber Tenggarong, Agung Prasetyo. Ia mengatakan pemadaman listrik sangat mengganggu operasional usaha pangkas rambut, terutama ketika pelanggan sedang ramai. Aktivitas yang semestinya berjalan lancar terpaksa terhenti karena peralatan tidak dapat digunakan.
Ia mengungkapkan pemadaman juga berdampak pada peralatan usaha, termasuk pengering rambut dan mesin cukur. Kondisi tersebut menambah beban biaya bagi pelaku usaha, terlebih ketika pendapatan sedang tidak menentu.
“Usaha barber sangat terdampak. Barang-barang kami banyak yang rusak, seperti pengering rambut dan mesin cukur. Saat ekonomi sedang melemah dan pelanggan ramai, justru listrik padam. Baru mencukur setengah, sudah mati lampu,” katanya.
Ia menyebut gangguan tersebut telah dirasakan selama sekitar tiga bulan. Menurutnya, pemadaman bukan hanya menghambat pelayanan, tetapi juga membuat pelanggan harus menunggu atau kembali pada waktu berbeda untuk menyelesaikan layanan yang tertunda.
Ia memperkirakan kerugian usahanya dapat mencapai Rp500 ribu hingga Rp700 ribu dalam sehari ketika pemadaman mengganggu operasional. Ia berharap PLN memberikan kejelasan mengenai penanganan keluhan dan kemungkinan kompensasi bagi pelanggan yang mengalami kerugian.
Ia juga mengkritik jawaban yang diterima saat menyampaikan persoalan tersebut. Menurutnya, pelaku usaha membutuhkan penyelesaian yang konkret agar dampak pemadaman tidak terus membebani kegiatan ekonomi mereka.
“Kami berharap ada solusi yang jelas, bukan hanya diminta membuat laporan. Kalau dalam sehari kerugian bisa mencapai Rp500 ribu sampai Rp700 ribu, tentu ini sangat memberatkan usaha kami,” tuturnya.
Menanggapi keluhan tersebut, Manager Umum PLN ULP Tenggarong, Dwi Haryadi, menjelaskan bahwa gangguan pasokan listrik sebelumnya terjadi karena sejumlah pembangkit mengalami kendala. Kondisi tersebut meliputi penurunan kemampuan operasi pembangkit maupun kegiatan pemeliharaan.
Ia mengatakan pihaknya belum dapat memastikan berapa lama pemeliharaan berlangsung dan kapan pasokan listrik kembali normal.
Ia menjelaskan informasi teknis mengenai kondisi pembangkit dan kepastian pemulihan berada dalam kewenangan manajemen di tingkat lebih tinggi, sedangkan PLN ULP lebih banyak menangani pelayanan pelanggan.
“untuk memastikan berapa lama pemeliharaan berlangsung dan kapan pasokan listrik kembali normal, kami belum dapat memberikan kepastian. Hal tersebut merupakan kewenangan manajemen di tingkat atas,” tandasnya. (Van)
