KUKAR: Kekesalan masyarakat terhadap pemadaman listrik bergilir yang berulang kali terjadi memuncak. Aliansi Ormas Tiga Daerah menggeruduk kantor PLN ULP Tenggarong, Senin (26/10/2026) malam, untuk menuntut penjelasan atas gangguan listrik yang dinilai semakin meresahkan warga.
Ketua Harian Aliansi Ormas Tiga Daerah yang terdiri dari Remaong Koetai Berdjaya, Remaong Kutai Menamang dan Kayuh Baimbai, Moch Saddam Jordi, menegaskan bahwa pemadaman listrik yang terjadi berulang kali dalam sehari telah menimbulkan keresahan di tengah masyarakat.
Menurutnya, listrik sempat padam pada pagi hari, kembali menyala, kemudian mati lagi pada siang hingga sore hari, bahkan kembali padam pada malam hari. Kondisi tersebut tidak hanya mengganggu aktivitas warga, tetapi juga memunculkan kekhawatiran terhadap kerusakan peralatan elektronik di rumah.
“Kami dari perwakilan masyarakat, dari Aliansi Ormas Tiga Daerah, sangat kecewa dengan PLN. Pagi lampu dimatikan, menyala, siang tidak lama mati lagi sampai sore, malam mati lagi. Masyarakat sangat resah,” ujarnya.
Ia juga mempertanyakan kondisi listrik yang kembali menyala saat massa mendatangi kantor PLN. Ia mengungkapkan, pihaknya menerima informasi bahwa direksi PLN sebelumnya berencana datang ke lokasi, tetapi rencana tersebut tidak terlaksana. Di sisi lain, informasi yang beredar di grup komunikasi PLN menyebut listrik kembali menyala karena kondisi sistem telah membaik.
Situasi itu membuatnya mempertanyakan transparansi informasi yang disampaikan kepada masyarakat. Ia meminta PLN memberikan penjelasan yang masuk akal mengenai penyebab pemadaman dan langkah konkret untuk mengatasi persoalan tersebut.
“Ini logika apa? Apa yang terjadi di PLN? Apakah ini akal-akalan atau manipulasi anggaran, kita tidak tahu. Yang jelas, masyarakat membutuhkan penjelasan yang terang,” katanya.
Ia menyebut, keluhan yang diterima pihaknya tidak sebatas listrik padam, tetapi juga dugaan kerusakan sejumlah peralatan elektronik, mulai dari televisi, kulkas, AC, telepon genggam hingga instalasi listrik rumah. Menurutnya, warga harus menanggung biaya perbaikan ketika peralatan mereka mengalami gangguan.
“TV rusak, kulkas yang paling banyak dikeluhkan, AC, handphone sampai instalasi rumah juga bermasalah. Kalau instalasi rumah rusak, siapa yang memperbaiki? Masyarakat yang harus menanggung akibatnya,” jelasnya.
Ia turut menyinggung sejumlah peristiwa kebakaran di Tenggarong, termasuk kebakaran di Jalan Alimuddin yang menghanguskan 75 rumah dan kebakaran di Jalan Kartini.
Meski demikian, ia menilai penyebab setiap kejadian harus dipastikan melalui penyelidikan pihak berwenang agar tidak menimbulkan kesimpulan yang keliru.
Menurutnya, kondisi kelistrikan yang tidak stabil perlu segera ditangani secara serius agar tidak menambah keresahan masyarakat. Ia juga mendesak PLN memberikan kepastian terkait pemulihan pasokan listrik dan mekanisme penanganan keluhan pelanggan.
“Kami turun ke lapangan untuk menyuarakan keresahan masyarakat Kukar. Jangan sampai warga terus dirugikan, sementara kepastian penyelesaian persoalan ini tidak jelas,” tegasnya.
Ia bahkan memberikan peringatan keras apabila persoalan pemadaman listrik terus berlarut-larut tanpa penanganan yang jelas. Ia menegaskan, pihaknya akan mengambil langkah tegas jika keresahan masyarakat tidak segera mendapat perhatian.
“Kami sudah resah, kawan-kawan. Intinya, kami menyuarakan suara masyarakat. Jangan sampai persoalan ini terus berlarut-larut dan masyarakat kembali menjadi korban,” tuturnya.
Menanggapi aksi tersebut, Manager Umum PLN ULP Tenggarong, Dwi Haryadi, menjelaskan bahwa pemadaman listrik terjadi akibat sejumlah pembangkit mengalami kendala, baik karena penurunan kemampuan operasi maupun pemeliharaan.
Namun, pihaknya belum dapat memastikan berapa lama pemeliharaan berlangsung dan kapan pasokan listrik kembali normal. Menurut Dwi, informasi teknis mengenai kondisi pembangkit dan kepastian pemulihan sistem berada di bawah kewenangan manajemen PLN tingkat lebih tinggi.
“PLN ULP lebih banyak menangani pelayanan pelanggan, sedangkan informasi teknis mengenai kondisi pembangkit berada di tingkat manajemen yang lebih tinggi,” jelasnya.
Terkait kebakaran yang diduga disebabkan korsleting listrik, Ia menegaskan PLN tidak dapat langsung menyimpulkan penyebab kejadian tanpa hasil penyelidikan pihak berwenang, khususnya kepolisian.
Mengenai laporan kerusakan peralatan elektronik dan kerugian yang dialami pelanggan, ia menyampaikan bahwa ketentuan kompensasi telah diatur.
Namun, persyaratan dan mekanisme pemberiannya perlu dikonfirmasikan kepada manajemen PLN yang memiliki kewenangan untuk memastikan apakah kejadian tersebut memenuhi kriteria yang ditetapkan.
Ia menambahkan, gangguan pasokan listrik tidak hanya berdampak pada Tenggarong atau wilayah tertentu di Kalimantan Timur, tetapi juga sejumlah wilayah di Kalimantan. Karena itu, penanganannya membutuhkan koordinasi dan keputusan dari manajemen tingkat lebih tinggi.
Di tengah belum adanya kepastian kapan pasokan listrik kembali normal, PLN mengimbau masyarakat untuk mematikan peralatan elektronik yang tidak diperlukan serta memastikan kompor dan perangkat listrik lainnya dalam kondisi aman sebelum meninggalkan rumah.
Ia berharap masyarakat tetap memperhatikan keselamatan penggunaan listrik selama gangguan berlangsung, sembari menunggu informasi lebih lanjut mengenai pemulihan pasokan listrik.
“Kami juga mengimbau masyarakat untuk menggunakan listrik secara bijak, mematikan peralatan yang tidak diperlukan, serta memastikan kondisi rumah aman sebelum bepergian,” pungkasnya. (Van)
