KUKAR: Upaya pencegahan kebakaran di kawasan permukiman padat penduduk di Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) perlu mendapat perhatian serius. Pemerintah daerah didorong tidak hanya berfokus pada penanganan saat api sudah berkobar, tetapi juga menyiapkan langkah antisipasi melalui pemetaan daerah rawan kebakaran dan ketersediaan sumber air.
Wakil Ketua I DPRD Kukar, Abdul Rasyid, menilai kesiapan sarana pemadaman menjadi faktor penting dalam menentukan cepat atau lambatnya penanganan kebakaran. Terlebih, kawasan permukiman dengan bangunan yang saling berdekatan memiliki risiko tinggi ketika api tidak segera dikendalikan.
Menurutnya, informasi mengenai lokasi rawan kebakaran dan titik sumber air perlu disusun secara jelas agar dapat menjadi pedoman bagi petugas pemadam kebakaran saat menghadapi keadaan darurat.
“Jangan sampai ketika kebakaran terjadi, petugas justru kesulitan mencari sumber air. Titik-titik yang bisa dimanfaatkan harus dipetakan sejak awal, sehingga penanganan tidak terhambat hanya karena kurangnya informasi di lapangan,” Ujarnya, Senin (19/10/2026).
Ia menekankan, langkah antisipasi tidak boleh sekadar menjadi rencana di atas kertas. Pemetaan harus disertai pendataan kondisi sumber air, akses menuju lokasi, serta identifikasi kawasan yang berpotensi mengalami kebakaran.
Rasyid juga menyoroti pentingnya ketersediaan hidran dan fasilitas pendukung pemadaman, terutama di lingkungan permukiman yang memiliki akses jalan sempit. Kondisi tersebut dapat menyulitkan mobil pemadam kebakaran menjangkau titik api, sehingga dukungan sarana yang memadai sangat dibutuhkan.
“Kalau kawasan permukiman sudah diketahui rawan, tentu harus ada persiapan yang sesuai dengan kondisinya. Hidran dan fasilitas pendukung perlu dipertimbangkan agar petugas punya alternatif ketika akses kendaraan terbatas atau sumber air sulit dijangkau,” katanya.
Ia mengingatkan, keterlambatan penanganan berpotensi membuat api merambat ke bangunan lain, terlebih jika jarak antarrumah sangat dekat. Karena itu, upaya pencegahan harus menjadi bagian penting dari kebijakan penanggulangan kebakaran, bukan hanya mengandalkan respons setelah kejadian.
Menurutnya, koordinasi antara pemerintah daerah, petugas pemadam kebakaran, dan masyarakat juga diperlukan untuk memastikan informasi mengenai sumber air dan wilayah berisiko dapat dimanfaatkan secara optimal.
Ia berharap, pemetaan kawasan rawan kebakaran dapat ditindaklanjuti dengan langkah nyata, mulai dari penyediaan data yang mudah diakses hingga penguatan sarana pemadaman di lokasi prioritas.
“Jangan menunggu api membesar baru menyadari ada kendala sumber air atau akses pemadaman. Persiapan harus dilakukan lebih awal supaya risiko kebakaran meluas bisa ditekan dan keselamatan masyarakat lebih terjamin,” pungkasnya. (Van)
