KUKAR: Kader PDI-Perjuangan Kutai Kartanegara merasa yakin Ketua DPC PDI-Perjuangan Kabupaten Kutai Kartenagara Edi Damansyah masih bisa maju untuk mencalon diri sebagai Calon Bupati pada Pilkada Kukar 2024.
Ketua Badan Pemenangan (BP) Pemilu PDI-P Kukar Junaidi, mengungkapkan PDI-P Kutai Kartanegara dibawah nahkoda Edi Damansyah sebagai Ketua DPC PDI-P mampu mengangkat marwah PDI Perjuangan dari perolehan kursi sebelumnya 7 menjadi 16 kursi DPRD Kukar, sehingga mendapat apresiasi dari DPP PDI-P dan diberikan penugasan kembali maju di Pilkada Kukar 2024.
“DPP PDI-P memberikan rekom penugasan kembali kepada pak Edi sebagai Calon Bupati Kukar Pilkada 2024. Bahkan sampai hari ini PDI-P Kukar tidak membuka pendaftaran calon Bupati dan Wakil Bupati, “ kata Junaidi, didampingi Sekretaris BP Pemilu PDI-P Kukar Muhamad Suria Irfani saat jumpa pers, di Pondok Perjuagan PDI-P, Sabtu (18/5/2024).
Saat ini, lanjut, PDI-P Kukar lebih kepada pembahasan untuk menyelaraskan apakah nantinya tetap perpasangan dengan yang ada, atau dengan figur yang lain. Komunikasi PDI-P Kutai Kartangera dengan partai lain telah dilakukan, baik ke Partai Gerindra, Nasdem, PKB Kukar.
“Karena cukup banyak yang membangun komunikasi dengan pak Edi Damansyah. Apakah nanti pasangan calon wakilnya dari PDI-P (Merah-merah) atau dengan partai lain,itu masih penjajakan dan kajian,” tutur Junaidi.
Junaidi pada kesempatan itu menyikapi isu pemberitaan yang muncul yang sempat ramai di tengah masyarakat, beberapa hari terakhir ini, terkait dengan hasil rapat dengar pendapat membahas rancangan Peraturan KPU terkait Pilkada 2024, di DPR RI.
“Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi II DPR RI dengan KPU beberapa waktu lalu, membahas terkait draf rancangan PKPU Pilkada belum final. Kami ingin sampaikan tentang berita yang saat ini lagi ramai di masyarakat, pemberitaan dari proses dengar pendapat Komisi II DPR RI dengan KPU tersebut harus seimbang dan tidak multitafsir” kata Junaidi.
Junaidi menyebut bahwa draf RPKPU yang dibahas saat RDP di DPR RI itu berupa draf RPKPU yang masih di konsultasikan oleh KPU ke DPR RI dalam rangka menyusun PKPU soal Pilkada.
“Artinya ketika proses konsultasi itu apakah disetujui atau tidak, itu baru disebut final, ini masih berupa draf PKPU. Sehingga kepada masyarakat Kukar kiranya tidak berasumsi atau berpolemik terkait itu,” ungkapnya.
PDI-P Kukar terkait PKPU itu tidak merasa terganggu, hanya saja masyarakat Kukar harus mendengar dan mengetahui bahwa draf RPKPU terkait Pilkada tersebut belum final.
Kalaupun final, kata Junaidi, masih ada upaya hukum lainnya yang mengacu undang undang kepala daerah bahkan bisa ke MA.
Junaidi juga menambahkan, bahwa dirinya melakukan komunikasi dengan Edi Damansyah menyikapi dengan isu berkembang dimasyarakat terkait RPKPU tersebut
“Pak Edi merespon hal itu tidak terlalu sensitif dan biasa aja, beliau mengintruksikan agar kader kader PDI-P Kutai Kartanegara tetap solid, dan melihat, mengikuti perkembangannya. Kami yakin, Pak Edi Damansyah masih bisa maju mencalonkan sebagai Calon Bupati Kukar, karena kasuistiknya di Kukar itu sama yang terjadi di Kabupaten Bone Bolango, yang masih bisa maju sebagai kepala daerah karena secara perhitungan sebagai bupati difinitifnya tidak sampai 2,5 tahun,” papar Juniadi.
Kader PDI-P Kutai Kartanegara, tambah Junaidi, diimbau tetap membangun soliditas dilapangan,turun ke masyarakat, bahwa kekuatan rakyat adalah modal utama, sebagaimana hari ini bahwa PDI-Perjuangan Kukar mendapatkan 16 kursi di DPRD Kukar.
“Sehingga harus menunjukan kerja politik, mengumpulkan aspirasi masyarakat, agar bisa untuk kepentingan dan kebijakan politik di Kutai Kartanegara,”tandasnya.(dk2)
