KUKAR : Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) melalui Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (DiskopUKM) tengah berupaya menjadikan UMKM sebagai instrumen utama dalam pengentasan kemiskinan. Namun, di balik optimisme program ini, sejumlah tantangan di lapangan masih menjadi pekerjaan rumah yang perlu diatasi.
Salah satu kendala utama adalah kesiapan peserta dalam mengaplikasikan pelatihan yang diberikan.
Sejumlah warga miskin yang menjadi target program masih menghadapi keterbatasan modal meskipun telah mendapatkan akses Kredit Kukar Idaman (KKI). Beberapa di antaranya mengaku kesulitan dalam mengelola pinjaman dan menghadapi persaingan pasar yang semakin ketat.
“Kami sudah mendapatkan pelatihan dan pendampingan, tapi menjalankan usaha itu tidak mudah. Masalah utamanya tetap di modal dan pemasaran,” ungkap Lestari (37), salah satu peserta pelatihan dari Kecamatan Tenggarong.
Selain itu, tantangan dalam literasi digital juga menjadi hambatan bagi peserta yang diarahkan ke pemasaran berbasis digital. Tidak semua peserta memiliki pemahaman yang cukup mengenai teknologi dan strategi pemasaran daring. Hal ini membuat efektivitas program masih perlu dievaluasi lebih lanjut.
Kepala Bidang Pembinaan dan Pengembangan UMKM, Fathul Alamin, mengakui bahwa tidak semua peserta mampu langsung menjalankan usaha setelah mengikuti pelatihan. Oleh karena itu, pihaknya bekerja sama dengan kecamatan dan desa untuk melakukan pemantauan serta memberikan pendampingan berkelanjutan.
“Kami memahami bahwa proses ini tidak instan. Karena itu, evaluasi terus dilakukan agar program benar-benar efektif dan bisa meningkatkan taraf hidup masyarakat yang mengikuti,” jelasnya.
Ke depan, DiskopUKM Kukar berencana menyesuaikan metode pelatihan agar lebih relevan dengan kondisi dan kebutuhan peserta. Fokus utama bukan hanya pada pemberian keterampilan usaha, tetapi juga peningkatan literasi keuangan dan pemasaran agar UMKM yang lahir dari program ini bisa bertahan di tengah persaingan.
“Meski penuh tantangan, program ini tetap menjadi salah satu harapan bagi masyarakat miskin di Kukar untuk meningkatkan kesejahteraan mereka melalui usaha mandiri. Namun, efektivitasnya akan sangat bergantung pada strategi berkelanjutan yang diterapkan pemerintah daerah,” pungkasnya (Adv/dk)
