KUKAR: Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) resmi meluncurkan Sistem Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Online di Pendopo Odah Etam Tenggarong, Rabu (17/6/2026).
Inovasi ini menjadi langkah penting dalam mempercepat layanan keuangan daerah sekaligus mendukung transformasi digital tata kelola pemerintahan.
Bupati Kutai Kartanegara, Aulia Rahman Basri, mengatakan penerapan SP2D Online diharapkan mampu mempercepat dan mempermudah proses layanan keuangan yang dilakukan Pemkab Kukar bersama.
“Hari ini kita melaksanakan launching SP2D Online. Tentunya kami berharap implementasi SP2D Online ini dapat semakin mempercepat dan mempermudah proses layanan keuangan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Kukar bersama Bank Kaltimtara,” ujarnya.
Aulia menjelaskan, sebelum sistem ini diterapkan, seluruh dokumen yang telah dinyatakan lengkap harus dibawa ke Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) untuk diproses hingga terbit Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dalam bentuk fisik. Setelah itu, dokumen tersebut kembali dibawa ke pihak perbankan untuk ditindaklanjuti.
Namun melalui SP2D Online, proses tersebut kini dilakukan secara digital tanpa memerlukan pengiriman dokumen fisik dari BPKAD ke bank.
“Dengan mekanisme yang serba online ini, proses pencairan dana menjadi lebih cepat, lebih efisien, dan lebih transparan. Dana dapat langsung diproses hingga masuk ke rekening tujuan tanpa melalui tahapan administrasi manual seperti sebelumnya,” jelasnya.
Menurut Aulia, digitalisasi layanan keuangan daerah tersebut juga akan memberikan dampak positif terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik karena proses administrasi menjadi lebih sederhana dan efektif.
Sementara itu, Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Horas Maurits Panjaitan, menyampaikan bahwa peluncuran SP2D Online merupakan bentuk komitmen Pemerintah Kabupaten Kukar dalam menerapkan digitalisasi pengelolaan keuangan daerah.
Ia menjelaskan bahwa kegiatan tersebut tidak hanya bertujuan memperkenalkan sistem baru, tetapi juga mensosialisasikan penerapan SP2D Online kepada seluruh perangkat daerah agar proses pencairan dana lebih cepat.
“Kami memberikan apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten Kukar yang telah menerapkan SP2D Online. Mudah-mudahan Kukar dapat menjadi contoh dan ujung tombak dalam penerapan digitalisasi serta transformasi pengelolaan keuangan daerah,” katanya.
Menurutnya, penerapan sistem digital akan membuat transaksi belanja pada setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) menjadi lebih akurat dan transparan, sekaligus meminimalkan potensi terjadinya kecurangan dalam pengelolaan anggaran.
Selain itu, launching SP2D Online juga menjadi sarana penyamaan persepsi bagi seluruh pemangku kepentingan, mulai dari pimpinan OPD, pejabat penatausahaan keuangan, hingga bendahara pengeluaran agar memiliki pemahaman dan komitmen yang sama dalam menerapkan sistem baru tersebut.
Horas juga mengapresiasi dukungan berbagai pihak dalam implementasi SP2D Online, termasuk Bank Kaltimtara, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Bank Indonesia yang selama ini mendorong percepatan serta perluasan digitalisasi transaksi keuangan daerah. (*van)
