KUKAR: Pemerintah Kecamatan Tenggarong bersama Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kutai Kartanegara (Kukar) mulai menertibkan baliho dan spanduk yang sudah habis masa tayangnya maupun tidak sesuai ketentuan.
Langkah ini dilakukan untuk menjaga estetika kota sekaligus mendukung persiapan penilaian Adipura yang akan dilaksanakan dalam waktu dekat.
Penertiban diawali dengan apel gabungan di halaman Kantor Kecamatan Tenggarong, Jalan Udang, Kelurahan Timbau, Senin (9/11/2026). Apel dipimpin Pelaksana Tugas (Plt.) Camat Tenggarong, Isnaniah, serta diikuti jajaran kecamatan dan personel Satpol PP Kukar.
Isnaniah menekankan pentingnya koordinasi dan komunikasi lintas instansi agar pelaksanaan penertiban berjalan tertib. Ia juga meminta seluruh personel mengedepankan pendekatan humanis dan persuasif, dengan tetap berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
“Apel gabungan ini menjadi langkah awal sekaligus konsolidasi penting untuk menyamakan persepsi di lapangan. Tujuannya tidak lain adalah untuk menjaga ketenteraman dan ketertiban umum, serta mewujudkan lingkungan Kecamatan Tenggarong yang tertib, bersih, aman, nyaman, dan indah,” ujarnya Selasa (10/11/2026).
Usai apel, tim gabungan langsung bergerak menyisir sejumlah titik di Kecamatan Tenggarong. Penertiban menyasar baliho dan spanduk di Jalan Jenderal Sudirman, Jalan Stadion Timur, Jalan Mawar tepatnya di depan SMP YPK Tenggarong, Jalan KH Ahmad Muksin di depan pos polisi Simpang Tiga Imam Bonjol, serta Jalan Wolter Monginsidi di depan Kantor Bupati Kukar.
Sementara itu, Kasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum (Trantibum) Satpol PP Kukar, Endang, menjelaskan bahwa kegiatan tersebut merupakan tindak lanjut arahan Bupati Kukar agar baliho dan spanduk yang sudah tidak terpakai atau habis masa tayangnya segera dibersihkan.
Menurutnya, penertiban juga menjadi bagian dari upaya mendukung penataan wajah Kota Tenggarong menjelang penilaian Adipura. Dalam pelaksanaannya, Satpol PP turut mendukung kegiatan yang menjadi kewenangan kecamatan dengan melibatkan kelurahan dan unsur terkait lainnya.
“Untuk sementara, penertiban difokuskan pada baliho berukuran kecil dan spanduk yang sudah habis masa tayangnya. Sementara baliho berukuran besar yang masih memiliki izin pemasangan belum kami tertibkan,” jelasnya.
Endang menyebutkan, penertiban akan terus dilakukan secara berkala melalui koordinasi antara Satpol PP dan instansi terkait. Meski demikian, masih terdapat kendala, terutama belum tersedianya titik atau lokasi khusus yang ditetapkan sebagai tempat pemasangan reklame dan baliho.
Karena itu, diperlukan koordinasi lebih lanjut dengan Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang (DPPR) untuk memastikan lokasi pemasangan reklame sesuai peruntukannya.
Ia menegaskan, Satpol PP bukan instansi yang berwenang menerbitkan izin reklame, melainkan bertugas melakukan pengawasan dan penertiban di lapangan berdasarkan informasi serta koordinasi dengan instansi perizinan.
“Kami berharap pemasangan baliho dan spanduk di Tenggarong semakin tertata,” pungkasnya. (and)
