KUKAR: Pembangunan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) di wilayah Kecamatan Muara Muntai dan Muara Wis, Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), masih menghadapi sejumlah kendala. Kondisi geografis berupa rawa dan perairan membuat pembangunan gedung dengan konstruksi fondasi beton belum dapat diterapkan di sebagian besar desa.
Camat Muara Muntai, Mulyadi, mengatakan hingga saat ini pembangunan fisik KDMP di wilayahnya baru berjalan di dua desa, yakni Desa Perian dan Desa Lekaq. Sementara desa-desa lainnya masih menunggu solusi terkait desain bangunan yang sesuai dengan kondisi lahan.
“Yang sudah berprogres pembangunannya baru di Desa Perian dan Desa Lekaq. Untuk Desa Perian progresnya sekitar 70 hingga 80 persen, sedangkan di Desa Lekaq sudah mendekati 90 persen atau hampir selesai,” ujar Mulyadi Jumat (24/7/2026).
Ia menjelaskan, sebagian besar desa di Kecamatan Muara Muntai berada di kawasan rawa sehingga bangunan dengan konstruksi fondasi beton tidak memungkinkan untuk dibangun.
“Kalau di Desa Perian dan Desa Lekaq memang lahannya memungkinkan menggunakan fondasi. Tetapi mayoritas desa di Muara Muntai berada di rawa. Kalau tetap menggunakan desain bangunan seperti sekarang tentu sulit diterapkan,” katanya.
Menurut Mulyadi, apabila pemerintah mengubah desain bangunan menjadi konstruksi bertiang atau panggung, pembangunan KDMP berpeluang dapat dilakukan di desa-desa lain yang berada di kawasan rawa.
Selain itu, Desa Muara Aloq juga direncanakan menjadi lokasi pembangunan KDMP. Namun, hingga kini prosesnya masih menunggu persetujuan pinjam pakai lahan milik PLN.
“Informasinya pemerintah kabupaten sudah berkoordinasi dan Bupati juga telah menyampaikan surat kepada PLN. Kami di kecamatan masih menunggu hasil proses tersebut,” jelasnya.
Ia mengakui, selama KDMP belum tersedia di seluruh desa, masyarakat harus menempuh perjalanan cukup jauh menuju desa yang telah memiliki bangunan koperasi.
“Kalau dari pusat Kecamatan Muara Muntai menuju Desa Lekaq atau Perian bisa lebih dari satu jam perjalanan,” ungkapnya.
Meski demikian, Mulyadi menyambut baik program KDMP. Ia berharap koperasi nantinya mampu bersinergi dengan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) sesuai kebutuhan masyarakat setempat.
“Kalau nanti bisa bekerja sama dengan UMKM tentu sangat baik. Ini bisa membantu mengembangkan usaha masyarakat dan meningkatkan perekonomian desa,” tuturnya.
Sementara itu, Camat Muara Wis, Fadhli Annur, menyampaikan kondisi serupa juga terjadi di wilayahnya. Dari tujuh desa yang ada, baru satu desa yang sedang dibangun KDMP, yakni Desa Lebak Mantan.
“Progres pembangunannya saat ini sekitar 50 persen. Enam desa lainnya belum bisa dibangun karena sebagian besar berada di dataran rendah atau kawasan perairan,” katanya.
Fadhli menjelaskan, desain bangunan KDMP yang menggunakan konstruksi beton menjadi hambatan utama pembangunan di wilayah perairan.
“Kalau konstruksinya masih menggunakan fondasi beton, tentu sulit diterapkan di desa-desa yang berada di rawa. Kami masih menunggu kebijakan pemerintah terkait kemungkinan perubahan pola pembangunan untuk daerah perairan,” ujarnya.
Selain persoalan konstruksi, pembangunan di Desa Lebak Cilong juga belum dapat dimulai karena masih terkendala sengketa lahan. Padahal, lahan tersebut sebelumnya telah dibebaskan oleh pihak perusahaan.
“Kami masih menyelesaikan persoalan administrasi dan kepemilikan lahannya. Selama belum selesai, pembangunan belum bisa dilaksanakan,” jelasnya.
Meski demikian, Pemerintah Kecamatan Muara Wis telah berkoordinasi dengan berbagai pihak, termasuk Koramil, untuk menyampaikan kesiapan lahan di sejumlah desa.
Fadhli berharap program KDMP nantinya benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat, khususnya di kawasan hulu Kukar.
“Masyarakat sangat antusias. Kami berharap koperasi ini nantinya mampu memenuhi kebutuhan masyarakat, mulai dari penyediaan bahan pangan, bibit pertanian, sarana perikanan, pakan ternak, hingga mendukung aktivitas ekonomi masyarakat sesuai potensi wilayah,” pungkasnya. (and)
