KUKAR: Ketua DPRD Kutai Kartanegara (Kukar) Ahmad Yani memastikan bahwa pembahasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) telah selesai dan resmi disahkan. Salah satu fokus utama dalam RPJMD tersebut adalah penyelesaian proyek-proyek infrastruktur yang belum tuntas.
“Yang prioritas adalah pembangunan infrastruktur. Jadi kita harus mereview semua proyek yang selama ini sudah berjalan dan belum tuntas. Itu dulu yang diselesaikan. Tidak boleh ada pembangunan baru sementara yang lama belum clear,” ujarnya Senin (24/11/2025).
Ia menegaskan, DPRD akan melakukan pengawasan ketat terhadap pembangunan hingga aspek penganggarannya. Menurutnya, efektivitas penggunaan anggaran harus menjadi perhatian utama.
Selain itu, Yani juga mengungkapkan bahwa perjalanan dinas seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD), termasuk DPRD, kini dibatasi. Pembatasan tersebut diterapkan untuk memastikan anggaran daerah digunakan secara tepat sasaran.
“Ya, perjalanan dinas saat ini semua OPD, termasuk DPRD sendiri, itu dibatasi sehingga tidak seleluasa seperti kemarin-kemarin. Kita hanya melakukan perjalanan yang memang sangat dibutuhkan saja,” jelasnya.
Ia mencontohkan, perjalanan yang hanya bersifat seremonial atau tidak memiliki target capaian yang jelas tidak lagi diutamakan. Saat ini, setiap dinas termasuk Sekretariat DPRD mengalami pemangkasan sehingga kegiatan difokuskan pada efektivitas kinerja.
“Kita maksimalkan kerja-kerja yang bisa dilakukan melalui koordinasi internal di Kabupaten saja. Jika perjalanan itu sebenarnya bisa diganti lewat Zoom, ya tidak mesti harus ketemu. Itu yang kita fasilitasi juga,” tegasnya.
Yani berharap kebijakan pembatasan perjalanan dinas sekaligus pengetatan pengawasan proyek dapat meningkatkan efisiensi dan kualitas pembangunan di Kukar. (*van)
