KUKAR: Dana Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp136 miliar telah masuk ke kas Pemkab Kutai Kartanegara (Kukar). Dana tersebut akan digunakan sesuai peruntukannya, termasuk untuk pembayaran utang kepada Bankaltimtara.
Pemkab Kukar telah membayar utang kepada Bankaltimtara sekitar Rp560 miliar. Kini, sisa utang daerah diperkirakan tinggal sekitar Rp200 miliar dan ditargetkan lunas pada Oktober 2026.
Bupati Kukar, Aulia Rahman Basri, mengatakan dana yang masuk ke kas daerah tersebut akan langsung diarahkan sesuai peruntukannya. Salah satunya untuk membayar kewajiban Pemkab Kukar kepada Bankaltimtara.
“Ini sudah masuk ke kas daerah. Sesuai peruntukannya, kita sudah bersepakat bahwa ketika ada dana kurang salur yang cair, langsung kita tutupkan ke utang kita di Bankaltimtara,” ujarnya, Jumat (14/8/2026).
Ia menyebut, pembayaran utang telah dilakukan secara bertahap dengan total mencapai hampir Rp560 miliar. Dengan pembayaran tersebut, sisa utang Pemkab Kukar diperkirakan sekitar Rp200 miliar.
“Utang kita sekarang sudah kita cicil sekitar Rp500 miliar, hampir Rp560 miliar. Jadi mungkin utang kita sekitar Rp200 miliar saja lagi,” ungkapnya.
Aulia menargetkan utang tersebut dapat diselesaikan seluruhnya pada Oktober mendatang.
“Target kita pada bulan Oktober nanti, utang kita sudah lunas di Bankaltimtara. Sesuai dengan perencanaan kita kemarin, bahwa utang ini untuk menutupi kelancaran arus kas dan kita lunasi dalam satu tahun berjalan anggaran,” jelasnya.
Aulia menyebut, Kukar memiliki kurang bayar sekitar Rp3 triliun, sementara lebih bayar berada di kisaran Rp600 miliar. Dengan demikian, terdapat selisih sekitar Rp2,4 triliun yang masih perlu mendapatkan kejelasan dari pemerintah pusat.
“Berarti kita tetap ke pusat untuk meminta sisanya. Karena Kukar, kalau kurang bayar kita ada sekitar Rp3 triliun dan lebih bayar kita ada sekitar Rp600 miliar. Jadi ada sekitar Rp2,4 triliun yang nantinya kita meminta kejelasan ke pusat, apakah ini bisa kita masukkan dalam batang tubuh penganggaran tahun 2027,” jelasnya.
Aulia menegaskan, komunikasi dengan Kementerian Keuangan terus dilakukan untuk memastikan kejelasan anggaran tersebut.
“tentunya proses komunikasi dengan Kementerian Keuangan terus kita laksanakan sehingga memastikan anggaran ini bisa kita dapatkan dan kita gunakan sebagaimana mestinya,” pungkasnya. (*van)
