KUKAR: Kasus dugaan keracunan makanan dalam program Makanan Bergizi Gratis (MBG) yang sempat dialami puluhan siswa di Desa Sebulu Ulu, Kecamatan Sebulu, Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), akhirnya diselesaikan secara kekeluargaan.
Kesepakatan damai tersebut tercapai setelah perwakilan orang tua siswa korban dan pihak pengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) menjalani mediasi di Kantor Desa Sebulu Ulu, Selasa (1/9/2026).
Mediasi itu disaksikan Kepala Desa Sebulu Ulu, Sekretaris Desa, Ketua RT 08, serta sejumlah tokoh masyarakat. Pertemuan tersebut menjadi titik akhir dari proses penyelesaian yang sebelumnya sempat tertunda selama beberapa pekan.
Orang tua siswa korban, Nur Helva, mengatakan dalam mediasi tersebut pemilik dapur MBG, Pomo, menyampaikan permohonan maaf secara terbuka atas kejadian yang dialami para siswa.
Selain meminta maaf, pihak pengelola juga menyanggupi pemberian kompensasi biaya pengobatan kepada para korban sesuai kondisi kesehatan masing-masing.
“Mediasi ini dilakukan di Kantor Desa Sebulu Ulu dan dihadiri para orang tua siswa juga,” ujarnya.
Nur Helva menjelaskan, besaran kompensasi yang disepakati berbeda sesuai tingkat keparahan kondisi korban. Siswa yang sempat menjalani rawat inap mendapatkan kompensasi Rp1,5 juta per anak untuk penggantian biaya perawatan di fasilitas kesehatan (faskes) Tenggarong.
Sementara korban yang menjalani rawat jalan memperoleh kompensasi sebesar Rp500 ribu per anak.
“Untuk saat ini, dua orang anak yang sempat dirawat di Rumah Sakit AM Parikesit Tenggarong sudah keluar sejak dua minggu lalu. Kondisi kesehatan mereka sudah berangsur pulih,” ungkapnya.
Meski demikian, para orang tua masih melakukan pemantauan terhadap kondisi anak-anak, terutama terkait pola makan dan aktivitas agar proses pemulihan berjalan optimal.
Di sisi lain, orang tua siswa masih mempertanyakan faktor yang menyebabkan kejadian tersebut. Meski hasil uji sampel makanan dari pihak dapur diklaim negatif dari unsur racun berbahaya, mereka menduga adanya kemungkinan kontaminasi bakteri yang berkaitan dengan aspek higienitas makanan.
Karena itu, para orang tua meminta adanya evaluasi menyeluruh sebelum program MBG kembali dijalankan.
Salah satu tuntutan yang disepakati adalah perlunya pengawasan lebih ketat terhadap kualitas pangan, kebersihan dapur, serta menu makanan yang disajikan kepada siswa secara berkala.
Selain itu, orang tua meminta agar pihak sekolah terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis dari orang tua sebelum siswa menerima makanan dari program MBG.
“Kami tegaskan kepada pihak SPPG agar skema program MBG ke depan bisa dievaluasi kembali,” tegasnya.
Para orang tua juga mengusulkan agar skema pemberian manfaat MBG dipertimbangkan kembali. Salah satu opsi yang diusulkan ialah anggaran sekitar Rp15 ribu per hari diberikan dalam bentuk tunai atau uang elektronik khusus sehingga pemenuhan kebutuhan gizi dapat dikelola langsung oleh keluarga.
Sementara itu, Kepala Desa Sebulu Ulu, Zul Haidir, membenarkan bahwa proses mediasi telah menghasilkan kesepakatan antara kedua belah pihak.
“Alhamdulillah, sudah selesai tadi mediasinya. Dari kesepakatan ini, terkait kompensasi dari SPPG, kemampuannya Rp500 ribu. Ada yang Rp1 juta dan Rp1,5 juta, akhirnya berbeda-beda,” kata Zul.
Ia memastikan hasil mediasi telah dituangkan dalam berita acara kesepakatan sehingga persoalan tersebut dinyatakan selesai di tingkat desa.
Meski kasus telah berakhir damai, Zul menegaskan operasional dapur SPPG Sebulu Ulu hingga kini masih belum berjalan.
“Belum beroperasi,” tegasnya.
Terkait pengawasan, Zul mengaku pihak desa sebelumnya belum mendapatkan koordinasi langsung mengenai pelaksanaan program MBG maupun keberadaan dapur SPPG tersebut.
Menurutnya, koordinasi baru dilakukan setelah muncul kasus dugaan keracunan yang dialami para siswa.
Ke depan, apabila program MBG kembali berjalan, pihak desa meminta adanya koordinasi yang lebih jelas dengan sekolah dan orang tua siswa.
Ia menyebut sejumlah satuan pendidikan sebelumnya menjadi penerima manfaat program, di antaranya SD 002, SD 003, madrasah tsanawiyah (MTs), dan taman kanak-kanak (TK).
“Kalau memang berlanjut, kami dari pihak guru harus berkoordinasi dengan orang tua terlebih dahulu, termasuk persetujuan dari orang tua anak yang mendapatkan manfaat MBG,” ujarnya.
Zul menambahkan, untuk sementara pengawasan dari pihak desa masih dilakukan atas inisiatif sendiri. Pihaknya juga masih menunggu arahan maupun koordinasi dari instansi terkait mengenai kelanjutan operasional SPPG.
Dengan ditandatanganinya kesepakatan damai tersebut, persoalan antara orang tua korban dan pengelola SPPG dinyatakan selesai secara kekeluargaan. Namun, status operasional dapur MBG masih belum dibuka kembali dan keputusan mengenai kelanjutannya berada di tangan instansi yang berwenang. (and)
