KUKAR: Ketua DPD Partai Gelora Kutai Kartanegara (Kukar), Suriadi, menilai kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan pemerintah pusat merupakan kondisi yang harus dihadapi seluruh daerah, termasuk Kabupaten Kukar. Karena itu, pemerintah daerah diminta menetapkan skala prioritas dalam menjalankan program pembangunan.
Menurut Suriadi, besaran program yang dijalankan harus disesuaikan dengan kemampuan anggaran yang benar-benar tersedia. Ia mengingatkan agar pemerintah tidak lagi memaksakan pelaksanaan proyek yang berpotensi menimbulkan utang kepada pihak ketiga.
“Yang terpenting sekarang adalah menentukan prioritas pembangunan sesuai kemampuan anggaran. Jangan sampai terulang lagi proyek yang sudah dikerjakan tetapi pembayarannya tertunda hingga menjadi utang kepada pihak ketiga,” ungkap Suriadi di Tenggarong Sabtu (18/7/2026).
Ia menyinggung pengalaman Kukar yang sebelumnya harus menyelesaikan kewajiban pembayaran proyek bernilai ratusan miliar rupiah. Menurutnya, kondisi tersebut tidak boleh kembali terjadi karena dapat membebani keuangan daerah.
Suriadi mendukung langkah efisiensi dengan menunda kegiatan yang belum mendesak. Ia menilai pemerintah sebaiknya memprioritaskan belanja wajib, seperti pembayaran gaji pegawai dan kebutuhan pelayanan dasar, sementara proyek fisik dapat disesuaikan dengan kondisi keuangan daerah.
“Untuk sementara fokus dulu pada kebutuhan yang paling penting. Kegiatan fisik bisa menunggu sampai kepastian anggaran benar-benar ada,” katanya.
Sementara itu, Bupati Kutai Kartanegara, Aulia Rahman Basri, menegaskan pemerintah daerah tidak akan terburu-buru menjalankan proyek sebelum dana yang dibutuhkan benar-benar tersedia.
Menurutnya, kebijakan tersebut diterapkan untuk menjaga kesehatan fiskal daerah sekaligus menghindari munculnya utang pada akhir tahun anggaran.
“Kita ingin memastikan uangnya masuk dulu baru kegiatan diproses. Kebijakan ini diambil karena kita tidak ingin menyisakan utang di akhir tahun,” ujar Aulia.
Ia menjelaskan, pola penganggaran yang diterapkan saat ini berbeda dengan sebelumnya. Jika dahulu proyek dapat berjalan sembari menunggu dana transfer dari pemerintah pusat, kini Pemkab Kukar memilih memastikan ketersediaan anggaran terlebih dahulu sebelum pekerjaan dimulai.
Selain menunggu realisasi transfer dana dari pemerintah pusat, Pemkab Kukar juga terus memantau perkembangan harga minyak dunia serta nilai tukar dolar Amerika Serikat yang berpengaruh terhadap harga material konstruksi dan biaya pelaksanaan proyek.
Meski sejumlah kegiatan pembangunan masih menunggu kepastian anggaran, Aulia memastikan pelayanan kepada masyarakat tetap menjadi prioritas utama pemerintah daerah. (and)
