KUKAR: Wacana penyaluran gaji aparatur sipil negara (ASN) melalui Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Menurutnya, gagasan tersebut dapat dipertimbangkan jika bertujuan mempermudah akses pelayanan bagi pegawai, tetapi perlu dikaji lebih lanjut, terutama terkait dasar aturan, kesiapan infrastruktur, serta sistem pelaksanaannya.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kukar, Sunggono, mengatakan wacana tersebut masih perlu dikaji lebih lanjut, terutama dari sisi kesiapan infrastruktur, aturan, hingga kemampuan koperasi dalam mengakomodasi kebutuhan pelayanan pegawai.
Menurutnya, gagasan tersebut pada prinsipnya dapat dipertimbangkan apabila benar-benar mampu memberikan kemudahan dan mendekatkan pelayanan kepada pegawai. Namun, penerapannya tidak bisa dilakukan hanya dengan melihat satu aspek saja.
“Bagus saja kalau ada waktu. Itu kan baru wacana. Kalau memang dengan pertimbangan mendekatkan pelayanan, why not,” ujarnya, Senin (21/10/2026).
Ia menjelaskan, pemerintah perlu melihat terlebih dahulu apakah sarana dan sistem yang tersedia di koperasi sudah cukup memadai untuk menjalankan fungsi pelayanan tersebut. Hal itu penting agar kebijakan yang nantinya diterapkan tidak justru menimbulkan persoalan baru.
Ia menilai, kemudahan akses menjadi salah satu pertimbangan utama apabila pelayanan pegawai diarahkan melalui koperasi.
Dengan akses yang lebih dekat, pegawai diharapkan tidak mengalami kesulitan ketika membutuhkan layanan tertentu.
“Prinsipnya kalau mungkin, why not. Kita clear saja dulu apa yang ada di dasar aturannya, saya lebih senang begitu,” katanya.
Di sisi lain, Sunggono menegaskan bahwa wacana tersebut tidak serta-merta berkaitan dengan keberadaan atau peran Bank Pembangunan Daerah (BPD).
Menurutnya, kedua hal tersebut perlu dilihat sebagai persoalan yang berbeda, dengan fokus utama pada bagaimana pelayanan kepada pegawai dapat dilakukan secara lebih mudah dan dekat.
“Itu hal yang beda. Kita kan lebih pertimbangannya mendekatkan pelayanan kepada semua pegawai. Kalau dengan cara seperti itu pegawai lebih gampang mendapatkan akses dan lebih mudah pelayanan, ya why not?” jelasnya.
Meski demikian, ia mengingatkan bahwa penerapan konsep tersebut tidak sesederhana memindahkan atau menempatkan pelayanan ke koperasi.
Ada sejumlah aspek teknis yang harus diperhitungkan, termasuk kesiapan sistem dan biaya yang mungkin muncul dalam pelaksanaannya.
Ia juga menyinggung bahwa pengurus koperasi perlu memahami berbagai sistem yang sudah berjalan, termasuk penggunaan aplikasi dalam pengelolaan layanan maupun penggajian.
Menurutnya, kesiapan digital menjadi bagian penting apabila koperasi nantinya diberikan peran lebih besar dalam mendukung pelayanan pegawai.
Karena itu, Pemkab Kukar masih melihat wacana tersebut sebagai bahan pembahasan yang membutuhkan kajian lebih mendalam.
Pemerintah tidak ingin mengambil keputusan hanya berdasarkan pertimbangan kemudahan, tetapi juga memastikan seluruh aspek pendukung telah tersedia.
“Bisa sesederhana itu kah, siapkah infrastruktur yang ada di koperasi untuk mengakomodasi kepentingan itu. Jadi banyak yang harus dipertimbangkan,” ungkapnya.
Ia berharap setiap rencana pengembangan pelayanan dapat memiliki dasar aturan yang jelas dan didukung sistem yang memadai.
Dengan begitu, apabila nantinya koperasi benar-benar dilibatkan, langkah tersebut dapat memberikan manfaat nyata bagi pegawai tanpa mengabaikan aspek tata kelola.
Ia menambahkan, prinsip utama yang ingin didorong Pemkab Kukar adalah pelayanan yang semakin mudah dijangkau.
Namun, realisasinya tetap harus melalui proses kajian agar kebijakan yang dihasilkan dapat berjalan efektif dan berkelanjutan.
“Kalau memang memungkinkan dan dasarnya jelas, tentu bisa kita pertimbangkan,” pungkasnya. (Adv/Van)
