KUKAR: Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara (Kukar) menargetkan sekitar 70 dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang telah dibangun dapat mulai melayani masyarakat sebelum akhir 2026.
Langkah ini dilakukan untuk memperluas jangkauan program Makan Bergizi Gratis (MBG), termasuk di daerah yang memiliki keterbatasan akses geografis.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kukar, Sunggono, mengatakan kelanjutan operasional dapur SPPG menjadi salah satu pembahasan dalam pertemuan dengan Direktur Manajemen Risiko Badan Gizi Nasional (BGN) RI beserta rombongan di Kantor Bupati Kukar, Selasa (13/10/2026).
Pertemuan yang berlangsung di Ruang Eksekutif tersebut difokuskan pada koordinasi pelaksanaan program MBG, terutama menyangkut kepastian pengoperasian dapur yang pembangunannya telah rampung.
Sunggono menerangkan, sejumlah fasilitas SPPG sebelumnya belum bisa digunakan akibat kebijakan moratorium. Kondisi tersebut membuat dapur yang telah selesai dibangun harus menunggu persetujuan sebelum dapat memberikan pelayanan.
Meski demikian, pemerintah daerah mendapat arahan bahwa fasilitas yang sudah memenuhi ketentuan akan menjadi prioritas untuk diaktifkan kembali.
“Fokusnya sekarang memaksimalkan dapur yang sudah ada. Jadi, fasilitas yang pembangunannya selesai tidak perlu menunggu pembangunan baru, tetapi harus memenuhi ketentuan yang ditetapkan BGN,” ujarnya, Kamis (15/10/2026).
Ia menambahkan, tidak semua dapur dapat langsung beroperasi tanpa melalui tahapan pemeriksaan. BGN akan memastikan setiap fasilitas telah selesai dibangun, terverifikasi, serta terdaftar dalam sistem atau portal resmi lembaga tersebut.
Menurutnya, pemenuhan persyaratan itu diperlukan agar pelaksanaan program berjalan sesuai prosedur dan pelayanan kepada masyarakat dapat dilakukan secara optimal.
“Dapur yang sudah selesai dibangun, terverifikasi, dan terdaftar di portal BGN itulah yang diprioritaskan untuk mendapatkan izin operasional,” jelasnya.
Pemkab Kukar berharap proses administrasi dan verifikasi tidak menghambat pemanfaatan fasilitas yang telah tersedia. Dengan demikian, dapur-dapur tersebut dapat segera menjalankan fungsinya dalam mendukung pemenuhan gizi masyarakat.
Sunggono menyebutkan, pemerintah daerah menargetkan seluruh dapur yang memenuhi persyaratan dapat mulai beroperasi paling lambat pada penghujung 2026. Target tersebut mengikuti komitmen yang dibahas bersama BGN dalam koordinasi sebelumnya.
“Harapan kita, sebelum tahun ini berakhir, dapur-dapur yang sudah siap bisa mulai beroperasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” katanya.
Selain menyasar kawasan aglomerasi, pemerintah juga memberi perhatian terhadap pemerataan pelayanan MBG di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
Dari 20 SPPG yang masuk dalam kebijakan pembukaan layanan di Kukar, sebanyak 17 berada di kawasan 3T.
Pembukaan layanan SPPG di wilayah tersebut secara seremonial dilakukan di Desa Sungai Meriam, Kecamatan Anggana.
Sejumlah kawasan lain yang turut menjadi perhatian meliputi Kecamatan Tabang, Kenohan, Muara Muntai, Anggana, hingga Muara Janggut.
Keberadaan dapur SPPG di kawasan tersebut dinilai penting untuk memperluas penerima manfaat MBG. Tantangan jarak dan kondisi geografis membuat pemerataan layanan menjadi perhatian tersendiri dalam pelaksanaan program nasional itu.
Pemkab Kukar pun akan melanjutkan koordinasi dengan BGN agar proses pembukaan layanan berjalan sesuai tahapan yang ditetapkan.
Pemerintah daerah berharap fasilitas yang telah dibangun dapat segera memberikan manfaat, baik bagi masyarakat di kawasan aglomerasi maupun wilayah 3T.
Sunggono menegaskan, pemanfaatan seluruh dapur yang telah memenuhi persyaratan menjadi bagian dari upaya memperluas pelayanan program MBG di Kukar.
“Yang terpenting, seluruh dapur yang sudah siap dan memenuhi ketentuan bisa segera difungsikan, sehingga manfaat program ini dapat dirasakan masyarakat di berbagai wilayah Kukar,” pungkasnya. (Adv/Van)
