KUKAR: Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara (Kukar) berupaya memperkuat penyerapan tenaga kerja lokal melalui penegakan Peraturan Daerah (Perda) yang mewajibkan perusahaan memprioritaskan masyarakat setempat dalam proses perekrutan tenaga kerja.
Kebijakan tersebut menjadi salah satu langkah pemerintah daerah untuk memastikan masyarakat Kukar memperoleh kesempatan kerja yang lebih luas, terutama di tengah rencana beroperasinya sejumlah perusahaan besar di wilayah tersebut.
Bupati Kukar, Aulia Rahman Basri, mengatakan bahwa Kukar sebenarnya telah memiliki regulasi yang mengatur kewajiban perusahaan dalam menyerap tenaga kerja lokal. Namun, aturan tersebut perlu lebih dioptimalkan melalui pengawasan dan penegakan secara konsisten.
Ia mengaku baru mendalami kembali regulasi tersebut setelah melihat sejumlah daerah mulai memperkuat penerapan aturan mengenai kewajiban perusahaan merekrut tenaga kerja dari masyarakat setempat.
“Saya kemarin baru mengulik-ulik karena melihat di beberapa daerah berupaya menegakkan Perda ketenagakerjaan. Awalnya saya pikir Kukar belum memiliki aturan terkait kewajiban perusahaan menyerap tenaga kerja lokal. Ternyata kita sudah punya Perda tersebut,” ujarnya, Rabu (18/11/2026).
Menurutnya, dalam regulasi tersebut telah diatur bahwa perusahaan yang beroperasi di suatu wilayah wajib mengakomodasi sedikitnya 85 persen tenaga kerja lokal, dengan tetap mempertimbangkan kompetensi dan kualifikasi yang dibutuhkan perusahaan.
Karena itu, Pemkab Kukar ingin memastikan aturan tersebut tidak hanya menjadi regulasi di atas kertas, tetapi benar-benar diterapkan oleh perusahaan yang menjalankan aktivitas usaha di daerah.
Ia menjelaskan, Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja (Distransnaker) Kukar akan didorong untuk mengambil peran lebih aktif dalam mempersiapkan sumber daya manusia (SDM) lokal.
Salah satunya dengan mendorong peningkatan keterampilan dan kompetensi masyarakat yang tinggal di sekitar wilayah operasional perusahaan.
Dengan begitu, masyarakat tidak hanya mendapatkan prioritas dalam proses perekrutan, tetapi juga memiliki kemampuan yang sesuai dengan kebutuhan dunia industri.
“Dinas Tenaga Kerja nantinya akan mendorong masyarakat yang berada di sekitar perusahaan agar memiliki sumber daya dan kompetensi sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan. Jadi, ketika perusahaan membuka kesempatan kerja, tenaga kerja lokal kita sudah memiliki kesiapan untuk mengakses peluang tersebut,” jelasnya.
Langkah ini dinilai semakin penting mengingat sejumlah perusahaan berskala besar direncanakan akan beroperasi di Kabupaten Kukar.
Kehadiran investasi tersebut diharapkan mampu memberikan dampak ekonomi yang lebih luas, termasuk membuka kesempatan kerja bagi masyarakat di daerah.
Pemkab Kukar ingin memastikan pertumbuhan investasi berjalan beriringan dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Jangan sampai aktivitas perusahaan di daerah justru belum memberikan kesempatan yang optimal bagi tenaga kerja lokal.
Selain memperkuat penegakan regulasi, peningkatan kualitas SDM menjadi bagian penting agar masyarakat Kukar mampu bersaing dan memenuhi kebutuhan pasar kerja yang terus berkembang.
Ia berharap generasi muda, khususnya mereka yang berada pada usia produktif, dapat memanfaatkan peluang tersebut. Pemerintah daerah ingin memastikan masyarakat memperoleh hak dan kesempatan untuk bekerja di wilayah tempat mereka berdomisili.
“Kita berharap anak-anak muda kita, terutama yang berada di usia produktif, bisa mengakses dan mendapatkan hak-hak mereka untuk bekerja di daerah sendiri. Kita ingin tenaga kerja lokal memiliki kesempatan yang lebih besar seiring berkembangnya perusahaan-perusahaan di Kutai Kartanegara,” pungkasnya. (Adv/Van)

















